Secara terpisah, Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan AS di wilayah Kurdistan, sementara PM Sudani menolak upaya untuk menyeret Irak ke dalam perang.
Dengarkan artikel ini | 4 menit
info
Perdana Menteri Irak telah menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, bahwa negaranya tidak boleh dijadikan batu loncatan untuk serangan dalam perang Timur Tengah, demikian pernyataan pemerintah Irak.
Ini terjadi seiring diluncurkannya sejumlah serangan di seluruh Irak pada Selasa, termasuk satu serangan yang menghantam kelompok afiliasi dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) yang mayoritas Syiah.
Cerita-cerita Rekomendasi
list of 3 items
end of list
Irak bertetangga dengan Iran, yang menjadi target perang oleh AS dan Israel sejak 28 Februari, serta negara-negara Teluk, yang telah diserang Iran dengan rudal dan drone.
Garda Revolusi Iran menyatakan pada Selasa bahwa mereka telah menghantam sebuah pangkalan AS di wilayah Kurdistan Irak. “Markas tentara AS yang invansif di Pangkalan Udara Al-Harir di wilayah Kurdistan ditarget dengan lima rudal,” bunyi pernyataan mereka di saluran Telegram.
Lebih awal pada Selasa, kelompok Kataib Imam Ali yang didukung Iran, berafiliasi dengan PMF, menyebutkan empat anggotanya tewas dan 12 luka-luka dalam serangan udara di Irak utara yang mereka tuduh dilakukan AS.
Kelompok itu mengklaim pejuangnya tewas dalam “agresi Amerika” terhadap posisi mereka di distrik Dibis, provinsi Kirkuk.
Pengeboman itu menghantam sebuah posisi milik PMF, yang merupakan aliansi faksi-faksi yang kini terintegrasi ke dalam angkatan bersenjata reguler Irak dan mencakup kelompok-kelompok kuat yang didukung Iran.
Sel informasi keamanan pemerintah Irak mengonfirmasi beberapa pejuang PMF tewas dalam sebuah “pengeboman” di Kirkuk, meski tidak menyebutkan pelaku serangan tersebut.
Dalam panggilan telepon Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani dengan Rubio, ia menekankan “pentingnya memastikan bahwa ruang udara, wilayah, dan perairan Irak tidak digunakan untuk aksi militer apa pun yang menargetkan negara tetangga atau kawasan,” demikian pernyataan kantor media perdana menteri pada Selasa.
Sudani menolak “segala upaya untuk menyeret negara ini ke dalam konflik yang sedang berlangsung”, serta “pelanggaran terhadap ruang udaranya oleh pihak manapun”.
‘Irak Kian Menjadi Medan Tempur’
Sejak dimulainya perang Timur Tengah, pangkalan-pangkalan milik PMF telah beberapa kali diserang, dengan sasaran pejuang-pejuang pro-Iran.
Irak, yang lama menjadi medan perang proksi antara AS dan Iran, telah menyatakan tidak ingin diseret ke dalam perang. Namun, Irak terseret ke dalam konflik sejak awal, dengan serangan-serangan yang dituduhkan kepada AS dan Israel terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran, yang sejak itu mengklaim melakukan serangan ke pangkalan-pangkalan AS di Irak dan kawasan yang lebih luas.
Serangan drone dan roket telah menghantam Bandara Internasional Baghdad, yang menampung pangkalan militer dan fasilitas diplomatik AS, serta ladang dan fasilitas minyak.
Pada Senin malam, dua drone ditembak jatuh di dekat pangkalan militer tersebut, menurut seorang sumber keamanan kepada kantor berita AFP.
Wilayah otonom Kurdistan di utara, yang menampung pasukan AS, telah menjadi target utama serangan drone, tetapi sebagian besar telah dicegat.
“Semua serangan yang terjadi semalam dan pagi ini menyoroti bagaimana Irak semakin menjadi medan tempur dalam peperangan Timur Tengah yang meluas ini,” kata Assed Baig dari Al Jazeera, melaporkan dari Erbil, Irak.
Pada Senin malam, pasukan kontraterorisme Kurdi menyatakan pasukan koalisi pimpinan AS telah “menjatuhkan tiga drone bermuatan bahan peledak di atas Erbil”, ibu kota wilayah Kurdistan.
Satu drone jatuh di dekat Konsulat Uni Emirat Arab di Erbil, tambah pernyataan mereka.
Seorang sumber keamanan Kurdi mengatakan kepada AFP bahwa drone tersebut kemungkinan ditujukan ke Konsulat AS tetapi tidak mencapai sasaran dan jatuh di dekat misi Emirat.
Dalam pernyataan pada Selasa, Pemerintah Regional Kurdistan menyatakan “sangat mengutuk serangan brutal dan tanpa provokasi yang menargetkan warga sipil dan institusi budaya, serta bertujuan merongrong upaya diplomatik, yang sepenuhnya melanggar hukum internasional”.