Senat Italia pada hari Kamis menyetujui rencana kontroversial Perdana Menteri Giorgia Meloni untuk melakukan pembaruan besar-besaran pada sistem peradilan, sehingga melampaui halangan parlemen terakhir bagi amendemen konstitusional tersebut.
Akan tetapi, kata akhir akan berada di tangan publik, karena rencana reformasi ini akan diajukan ke referendum tahun depan.
Senat memberikan suara dengan 112 mendukung, 59 menolak, dan sembilan anggota menyatakan abstain. Koalisi tiga partai pimpinan Meloni, yang telah berkuasa sejak Oktober 2022, memang mengantongi mayoritas di majelis tersebut.
Reformasi ini merupakan proyek unggulan pemerintah Meloni. Partai-partai sayap kanan selama ini telah menuduh sebagian besar anggota lembaga peradilan Italia memiliki bias politik terhadap kiri, suatu klaim yang turut digaungkan Meloni dalam tahun-tahun belakangan.
Rancangan undang-undang ini secara ketat memisahkan karir para hakim dan jaksa, yang berarti mereka tidak lagi dapat bertukar peran di antara kedua posisi tersebut.
Legislasi ini juga memperkenalkan badan-badan otonomi baru bagi hakim dan jaksa, dengan melibatkan parlemen dalam proses pengangkatan mereka. Para pengkritik memperingatkan bahwa hal ini dapat memberi pengaruh tidak langsung kepada politisi terhadap keputusan personalia peradilan.
Para pendukung berargumen bahwa reformasi ini diperlukan untuk menyeimbangkan kembali kekuasaan antara politik dan peradilan, sementara lawan-lawan—termasuk asosiasi hukum terkemuka dan partai-partai oposisi—berpendapat bahwa hal ini mengancam kemandirian kekuasaan kehakiman.