Pemerintah Selandia Baru mengatakan akan melonggarkan aturan investasi dalam upaya untuk menarik lebih banyak modal asing dan meningkatkan pertumbuhan produktivitas.
Undang-undang Investasi Luar Negeri akan diubah tahun depan untuk membalik asumsi bahwa menanamkan uang ke Selandia Baru adalah hak istimewa dan investor harus membenarkan transaksi mereka kepada pemerintah, Menteri Keuangan Pendamping David Seymour mengatakan Sabtu di Wellington.
“Poin awal yang baru adalah investasi bisa dilanjutkan kecuali ada risiko yang diidentifikasi terhadap kepentingan Selandia Baru,” katanya.
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan menempatkan aturan investasi langsung asing Selandia Baru sebagai salah satu yang paling restriktif di dunia maju. Pemerintah percaya bahwa mengurangi hambatan terhadap modal asing dapat meningkatkan pertumbuhan produktivitas negara yang buruk dan meningkatkan upah.
Pekerja di negara-negara dengan lebih banyak modal dibayar lebih tinggi, kata Seymour. “Mereka bekerja dengan alat dan teknologi yang lebih baik dan, sebagai hasilnya, mereka lebih produktif,” katanya. “Negara lain memiliki lebih banyak modal dari kita karena kita memiliki salah satu hukum investasi luar negeri yang paling menghalangi di dunia.”
Kabinet setuju dengan prinsip reformasi, yang mencakup percepatan proses penilaian dengan asumsi awal bahwa investasi bisa dilanjutkan kecuali ada faktor risiko yang diidentifikasi, kata Seymour.
Menteri akan mengembangkan proposal rinci dengan tujuan untuk meloloskan undang-undang sebelum akhir tahun 2025.
“Menarik lebih banyak investasi luar negeri adalah bagian penting dari strategi ekonomi pemerintah,” kata Seymour. “Keputusan Kabinet yang diambil akan memastikan bahwa Selandia Baru menjadi pemain lagi, bukan duduk di bangku cadangan.”