Presiden William Ruto mengumumkan 11 penunjukan, termasuk enam anggota kabinet yang dipecat minggu lalu. Presiden Kenya William Ruto telah mengumumkan kabinet sebagian setelah minggu-minggu protes antigovernment. Dalam pidato televisi pada Jumat, Ruto mengumumkan 11 penunjukan, yang mencakup enam anggota dari kabinet sebelumnya. Negara Afrika Timur ini telah diguncang oleh sebulan protes yang dimulai sebagai unjuk rasa damai menentang kenaikan pajak tetapi telah berkembang menjadi kampanye antigovernment yang lebih luas yang menuntut Ruto pergi. Setidaknya 50 orang telah meninggal sejak protes dimulai pada 18 Juni, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya. Minggu lalu, Ruto memecat hampir seluruh kabinetnya, salah satu dari serangkaian langkah yang bertujuan untuk menenangkan para demonstran, tetapi protes juga berlangsung minggu ini. Ruto mengatakan dalam pidatonya bahwa kejadian bulan lalu telah menimbulkan “kegelisahan, kekhawatiran, dan ketidakpastian yang luar biasa.” “Krisis ini telah memberikan kita kesempatan besar sebagai bangsa untuk merumuskan koalisi warga yang berbasis luas dan inklusif untuk transformasi nasional dan kemajuan yang terdiri dari warga Kenya dari segala lapisan masyarakat,” kata Ruto dalam pidatonya. “Oleh karena itu, saya telah memulai proses pembentukan kabinet baru berbasis luas untuk membantu mendorong transformasi yang sangat diperlukan dan tidak dapat dipulihkan dari negara kita.” Menteri dalam negeri, pertahanan, lingkungan, dan tanah diangkat kembali. Kithure Kindiki, kepala Kementerian Dalam Negeri dan Administrasi Nasional, juga bertanggung jawab atas kepolisian Kenya, yang saat ini sedang menghadapi pemeriksaan atas responsnya terhadap protes. Nominasi tersebut, yang harus disetujui oleh parlemen, juga mencakup jaksa agung wanita pertama Kenya. Tetapi aktivis dengan cepat menolak penunjukan Ruto dan memposting gambar dengan “Ditolak” tertulis di atas daftar itu. Koalisi oposisi Azimio mengecam pengumuman Ruto sebagai perubahan “kosmetik” dan mengatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan persatuan nasional yang dipimpin oleh Kenya Kwanza milik Ruto. “Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat Kenya, terutama Gen Z dan milenial yang telah membayar harga tertinggi untuk membersihkan negara ini dari rezim Kenya Kwanza yang menyedihkan,” demikian disampaikan dalam sebuah pernyataan. Para pengunjuk rasa menolak gagasan pemerintahan persatuan, mengatakan kesepakatan antara partai rival hanya akan mempertahankan tradisi dalam politik Kenya di mana pemimpin mencoba memperoleh oposisi dengan pekerjaan dan fasilitas sementara penduduk tidak melihat manfaat.
