Oleh Reuters dan The Associated Press
Diterbitkan pada 25 Mar 2026
Sekitar 500 migran dan pencari suaka menggelar aksi long march di Meksiko selatan untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap sistem imigrasi setempat.
Pada Selasa malam, kelompok tersebut berangkat dari Tapachula, dekat perbatasan Meksiko dengan Guatemala, dan terus berjalan hingga Rabu.
Rute yang mereka lalui mengikuti jalur yang banyak ditempuh migran dan pencari suaka saat memasuki Meksiko. Kota perbatasan Tapachula telah menjadi lokasi unjuk rasa serupa di masa lalu.
Demonstrasi ini dirancang untuk menyoroti kesulitan dalam mengajukan status hukum di Meksiko.
Banyak peserta menyebut antrean panjang dan pembatasan pergerakan sebagai penghambat dalam mencari pekerjaan serta mengakses jalur imigrasi legal.
Southern Border Monitoring Collective, sebuah koalisi kelompok masyarakat sipil, juga mencatat bahwa beberapa migran diminta membayar hampir $2.300 untuk dokumen yang secara hukum seharusnya gratis di Meksiko.
Para advokat lain mengecam meningkatnya militerisasi di dekat perbatasan Meksiko yang dinilai mengancam keselamatan migran dan pencari suaka.
“Tanpa dokumen, tidak ada peluang. Kami, para migran, merasa seperti tahanan di Tapachula,” ujar Joandri Velazquez Zaragoza, warga negara Kuba berusia 40 tahun.
Meksiko telah meningkatkan penegakan hukum imigrasi, sebagian akibat tekanan dari Amerika Serikat.
Sejak kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, Presiden Donald Trump meluncurkan kampanye deportasi massal dari AS, dan penyeberangan tidak teratur dari Meksiko ke AS telah merosot tajam.
Pengacara pemerintahan Trump juga dilaporkan mengklaim di pengadilan bahwa Meksiko setuju menerima 6.000 warga Kuba yang dideportasi dari AS, meski mereka menyatakan kesepakatan tersebut merupakan “perjanjian tidak tertulis yang berlaku”.
Pada Rabu, Hakim Distrik AS William Young di Boston, Massachusetts, mempertanyakan klaim tersebut dan meminta jawaban.
“Apa?” tulis Young dalam perintahnya pada Rabu. “Mungkinkah ini benar? Ada kesepakatan tidak tertulis antara negara berdaulat sehingga 6.000 warga Kuba telah dikirim ke Meksiko? Apakah kesepakatan ini rahasia?”
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tidak menanggapi permintaan komentar dari kantor berita Reuters.
Pemerintahan Trump berulang kali mencari negara “pihak ketiga” untuk menerima deportasi warga non-AS. Sementara itu, sejak Januari, mereka membatasi impor bahan bakar ke Kuba dalam upaya mendestabilisasi pemerintahan negara tersebut.