Skema yang menurut pemerintah akan membatasi imigrasi tidak berdokumen, telah menuai kritik dari berbagai spektrum politik.
Britania Raya telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan skema identitas digital dalam upaya menekan imigrasi tanpa dokumen.
Diumumkan oleh pemerintah pada Jumat, skema ini akan membuat ID digital warga dan penduduk Britania disimpan dalam telepon genggam. Pemerintah menyatakan tidak ada keharusan bagi individu untuk membawa ID mereka atau diminta untuk menunjukkannya, namun hal ini akan “wajib” bagi para pekerja.
Kisah-kisah Rekomendasi
list of 3 items
end of list
Inggris telah lama menentang gagasan kartu identitas, yang dihapuskan setelah Perang Dunia II, tetapi pemerintahan Buruh PM Keir Starmer berada di bawah tekanan untuk menangani imigrasi yang diklaim oleh kekuatan populis sebagai tak terkendali.
ID digital gratis ini akan mencakup nama, tanggal lahir, dan foto seseorang, serta informasi mengenai kewarganegaraan dan status tinggal mereka.
Ini akan “bersifat wajib sebagai sarana untuk membuktikan hak Anda untuk bekerja”, menurut pernyataan pemerintah.
“Ini akan menghentikan mereka yang tidak berhak berada di sini untuk dapat mencari pekerjaan, membatasi prospek mereka untuk menghasilkan uang, salah satu ‘faktor penarik’ utama bagi orang yang datang ke Inggris secara ilegal,” tambahnya.
ID digital juga akan mempermudah pengajuan layanan seperti SIM, penitipan anak, dan kesejahteraan, sekaligus menyederhanakan akses ke catatan pajak, bunyi pernyataan itu.
“ID digital adalah peluang besar bagi Inggris… Ini juga akan menawarkan manfaat yang tak terhitung bagi warga biasa,” kata Starmer. “Ini akan membuat lebih sulit untuk bekerja secara ilegal di negara ini, menjadikan perbatasan kita lebih aman.”
‘Tertinggal secara digital’
Rencana ini, yang sebelumnya telah dikatakan pemerintah sedang dipertimbangkan, menuai kritik dari berbagai kalangan politik.
Partai Liberal Demokrat yang sentris mengatakan mereka tidak akan mendukung ID digital wajib di mana orang “dipaksa untuk menyerahkan data pribadi mereka hanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari”.
Liberal Democrats cannot support mandatory digital IDs. People shouldn’t be criminalised just because they don’t want to hand over their private data. pic.twitter.com/mEzV7s9vUf
— Liberal Democrats (@LibDems) September 25, 2025
Kemi Badenoch, pemimpin Partai Konservatif oposisi, menulis di X bahwa partainya “akan menolak segala dorongan oleh organisasi ini atau pemerintah untuk memberlakukan kartu ID wajib kepada warga yang taat hukum”.
“Kami tidak akan mendukung sistem apa pun yang bersifat wajib bagi orang Inggris atau mengucilkan mereka di antara kita yang memilih untuk tidak menggunakannya dari hak-hak kewarganegaraan kami,” tambahnya.
Partai sayap kanan Reform UK menyebut rencana itu sebagai “akal licik” yang dirancang untuk “membodohi” pemilih agar berpikir sesuatu sedang dilakukan untuk mengatasi imigrasi.
Mereka juga berusaha memanfaatkan kecurigaan lama bangsa Inggris terhadap skema ID nasional, yang umum di sebagian besar Eropa.
“Ini tidak akan membuat perbedaan apa pun bagi imigrasi ilegal, tetapi akan digunakan untuk mengontrol dan menghukum kita semua,” kata pemimpin Reform, Nigel Farage.
I am firmly opposed to @Keir_Starmer’s digital ID cards.
It will make no difference to illegal immigration, but it will be used to control and penalise the rest of us.
The state should never have this much power.
— Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) September 25, 2025
Pada tahun 2000-an, Partai Buruh, yang kala itu dipimpin Tony Blair, mencoba memperkenalkan kartu identitas, tetapi rencana itu akhirnya dibatalkan oleh penerus Blair, Gordon Brown, setelah oposisi menyebutnya sebagai pelanggaran kebebasan sipil.
Namun, dengan narasi populis mengenai imigrasi kini merajalela, pemerintah tampaknya bertaruh bahwa kekhawatiran seperti itu akan mengesampingkan penolakan yang sudah berlangsung lama tersebut.
Waktu pengumuman ini tampaknya bukan kebetulan, muncul saat Partai Buruh bersiap menggelar konferensi tahunannya.
Sebuah petisi yang menuntut agar kartu identitas tidak diperkenalkan telah mengumpulkan 575.000 tanda tangan hingga Jumat dini hari, tetapi jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan mayoritas untuk langkah ini.