Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt berencana membentuk pusat pertahanan drone gabungan seiring dengan upaya negara tersebut meningkatkan kemampuannya dalam menangani pesawat nirawak, yang mana banyak di antaranya telah terlihat di sejumlah bandara Jerman baru-baru ini.
Dalam pertemuan dengan rekan-rekan sejawatnya dari Eropa di München pada hari Sabtu, Dobrindt menyatakan bahwa amendemen terhadap konstitusi atau Hukum Dasar Jerman tidak akan diperlukan agar Bundeswehr dapat memberikan bantuan administratif seperti yang telah direncanakannya.
Ia tidak memberikan komentar mengenai latar belakang penerbangan drone yang baru-baru ini terjadi di Bandara München.
Menteri sebut ‘perlombaan senjata’
“Kami sudah memiliki kemampuan di kepolisian federal, bea cukai, Kantor Polisi Kriminal Federal, dan otoritas negara bagian,” jelas Dobrindt, yang berasal dari partai Uni Sosial Kristen Bayern yang konservatif.
“Namun, kami ingin memperluas kemampuan ini secara signifikan dan kami ingin memastikan bahwa komunikasi antara negara-negara bagian dengan pemerintah federal serta kapasitas analisis diperkuat,” tambah menteri tersebut.
Ia menyebutnya sebagai “perlombaan senjata” antara ancaman drone dan pertahanan drone.
Pendekatan berbeda untuk berbagai jenis drone
Tergantung pada jenis dronenya, bantuan administratif dari Angkatan Bersenjata Jerman mungkin diperlukan, ujar Dobrindt—bagaimanapun juga, hal ini tidak boleh dikesampingkan. “Karena itulah kami perlu membentuk kerangka hukum untuk memungkinkan hal ini.”
Dobrindt mengatakan bahwa drone yang terbang pada ketinggian pucuk pohon, misalnya, dapat ditangani oleh polisi.
“Tetapi kami juga menghadapi drone pada ketinggian yang sangat tinggi,” catatnya.
Seseorang dapat pula membayangkan drone militer, seperti yang telah terlihat di negara lain seperti Polandia.
Sang menteri juga ingin mendirikan “unit pengembangan dan penelitian” mengenai topik drone serta bekerja sama dengan Israel dan Ukraina, selain dengan negara-negara Eropa lainnya dan Komisi Eropa.
Namun, Dobrindt juga menekankan bahwa tidak setiap drone merupakan ancaman. “Banyak dari mereka, sekalipun diluncurkan dan dikendalikan oleh kekuatan asing, adalah bagian dari provokasi yang ditargetkan dan tidak selalu secara otomatis menjadi ancaman.”
Frontex harus investasi lebih banyak dana untuk pertahanan drone
Komisioner EU untuk Urusan Dalam Negeri Magnus Brunner mengumumkan tambahan pendanaan EU untuk pertahanan drone. Badan perlindungan perbatasan EU, Frontex, telah memiliki €150 juta yang tersedia untuk tujuan ini.
“Kami akan menyediakan tambahan €250 juta dari dana perlindungan perbatasan, khususnya untuk drone,” ujarnya, mengacu pada sebuah proposal dari lembaganya. Hal ini seharusnya juga mencakup perlindungan bandara.
Brunner menyebutnya sebagai perang hibrida. Serangan tidak lagi hanya terjadi di perbatasan luar timur EU, tetapi juga di jantung Eropa.
Kebijakan migrasi juga jadi agenda
Dobrindt memimpin pertemuan menteri-menteri dalam negeri dari beberapa negara Eropa di München pada hari Sabtu dalam upaya memperketat kebijakan migrasi.
Kementerian menyatakan bahwa mereka tidak berencana mengeluarkan deklarasi final pada penutupan Pertemuan Migrasi München karena ini merupakan “pertemuan kerja.”
Pertemuan tersebut terutama berupaya membuka jalan bagi pusat pemulangan, kata Dobrindt. Pusat itu akan menampung pencari suaka yang ditolak dari Eropa yang tidak dapat dipulangkan ke negara asal mereka, ungkapnya kepada surat kabar Münchner Merkur.
Pusat-pusat semacam itu akan ditempatkan sedekat mungkin dengan negara-negara asal.
Meskipun pekerjaan sedang dilakukan di tingkat EU mengenai pusat-pusat tersebut, Dobrindt mengatakan bahwa Uni Eropa tidak dapat diandalkan untuk mendirikan “hub pemulangan” semacam itu dan negara-negara EU individu seharusnya dapat memimpin dalam hal ini.
Pertemuan terbaru ini terjadi setelah Dobrindt bertemu dengan kolega dari lima negara EU dan Brunner pada bulan Juli, ketika mereka berkomitmen untuk deportasi yang konsisten termasuk ke Suriah dan Afghanistan, perlindungan yang lebih baik atas perbatasan eksternal EU, serta meningkatkan penerimaan pencari suaka yang ditolak oleh negara-negara non-EU.
Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menghadiri konferensi pers usai “Pertemuan Migrasi München”. Peter Kneffel/dpa