Milan, Italia – Perusahaan pelayaran terbesar di dunia diketahui telah memfasilitasi pengangkutan barang dari dan menuju permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki, sementara Amerika Serikat dan Eropa terus mendorong perdagangan meski memiliki tanggung jawab jelas di bawah hukum internasional. Hal ini terungkap dalam investigasi bersama oleh Al Jazeera dan Palestinian Youth Movement (PYM).
Berdasarkan dokumen komersial yang diperoleh dari basis data impor AS, Mediterranean Shipping Company (MSC) yang berbasis di Swiss secara rutin mengirim kargo dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Rekomendasi Cerita
Bukti pengapalan menunjukkan bahwa antara 1 Januari hingga 22 November 2025, MSC memfasilitasi setidaknya 957 pengiriman barang dari pos-pos luar Israel ke AS. Dari jumlah tersebut, 529 pengiriman transit melalui pelabuhan-pelabuhan Eropa, termasuk 390 di Spanyol, 115 di Portugal, 22 di Belanda, dan dua di Belgia.
MSC dimiliki secara pribadi oleh miliarder Italia Gianluigi Aponte dan istrinya, Rafaela Aponte-Diamant, yang lahir di kota Haifa—kini Israel—pada 1945, saat wilayah itu masih di bawah kekuasaan Britania sebagai Palestina Mandat.
“Permukiman Israel secara luas dianggap ilegal di bawah hukum internasional, karena dibangun di wilayah pendudukan, yang melanggar Konvensi Jenewa Keempat,” jelas Nicola Perugini, Dosen Senior Hubungan Internasional di University of Edinburgh, kepada Al Jazeera. “Mengkomersialkan produk dari permukiman ini pada dasarnya mendukung keberadaan permukiman ilegal tersebut.”
Temuan ini hanya mencakup sebagian kecil dari perdagangan permukiman, mengingat data impor dan ekspor dari Israel dan sebagian besar negara Eropa tidak tersedia untuk publik. Data tersebut mengungkap ketergantungan pada perusahaan pelayaran dan pelabuhan maritim Eropa untuk mengangkut beragam produk permukiman, mulai dari bahan makanan dan tekstil hingga perawatan kulit dan batu alam.
Perugini menegaskan bahwa negara-negara seharusnya sepenuhnya melarang perdagangan dengan permukiman ilegal, karena hal itu berkontribusi pada pelanggaran hukum internasional yang terus berlangsung. “Anda tidak bisa menormalisasi keuntungan dari pendudukan yang ilegal,” ujarnya.
(Al Jazeera)
Posisi AS dan UE terhadap Permukiman Ilegal
Di bawah Presiden Donald Trump, AS mengambil sikap yang permisif terhadap permukiman Israel, membalikkan kebijakan dekade sebelumnya pada 2019. Washington menyatakan permukiman itu tidak secara inheren ilegal menurut hukum internasional dan melanjutkan pendekatan ini setelah Trump terpilih kembali pada 2025.
Sementara Uni Eropa tidak mengakui kedaulatan Israel atas permukiman di Tepi Barat dan menganggapnya sebagai “hambatan bagi perdamaian”, temuan investigasi menunjukkan bahwa barang-barang dikirimkan langsung dari pelabuhan Eropa ke permukiman ilegal tersebut.
Data ekspor Italia menunjukkan bahwa pada 2025, MSC memfasilitasi setidaknya 14 pengiriman dari Italia. Dalam setiap kasus, kargo berasal dari Pelabuhan Ravenna yang membentang di sepanjang Laut Adriatik di Italia tengah, dan secara terbuka mencantumkan nama serta kode pos permukiman Israel sebagai penerima.
Praktik perdagangan ini bertolak belakang dengan opini bersejarah tahun 2024 dari International Court of Justice (ICJ) yang menasihati bahwa negara pihak ketiga berkewajiban untuk “mencegah hubungan perdagangan atau investasi yang membantu mempertahankan situasi ilegal yang diciptakan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki”.
Opini ICJ tersebut tidak secara langsung membahas tanggung jawab korporasi swasta seperti MSC.
Pada April lalu, Dewan HAM PBB mendesak para pelaku korporat untuk “menghentikan kontribusi terhadap pendirian, pemeliharaan, pengembangan, atau pengokohan permukiman Israel atau eksploitasi sumber daya alam Wilayah Palestina yang Diduduki”.
Selain itu, sebuah direktif UE tahun 2024 tentang keberlanjutan korporat mewajibkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di blok tersebut untuk mengidentifikasi dan menangani dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan lingkungan dalam operasi mereka.
PYM, sebuah gerakan akar rumput pro-Palestina internasional, tahun lalu menemukan bahwa Maersk, perusahaan pelayaran milik publik Denmark, juga memfasilitasi perdagangan dari permukiman Israel.
Sebelum digeser oleh MSC pada 2022, Maersk merupakan grup kontainer terbesar di dunia. Kini mereka sedang meninjau proses penyaringannya untuk selaras dengan UN Global Compact—yang mendorong perusahaan menerapkan kebijakan berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial—serta pedoman Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan efek yang sama.
MSC dalam pernyataannya kepada Al Jazeera menyatakan bahwa mereka “menghormati kerangka hukum dan peraturan global di mana pun beroperasi” dan menerapkannya “pada semua pengiriman ke dan dari Israel”.
Meski perusahaan asuransi menaikkan premi akibat risiko keamanan setelah Israel melancarkan perang genosida di Gaza pada Oktober 2023, MSC mengumumkan akan menanggung biaya tambahan tersebut alih-alih mengenakan biaya tambahan perang.
MSC juga memiliki perjanjian kerja sama dan berbagi kapal dengan perusahaan pelayaran kargo milik publik Israel, ZIM.
Kementerian Dalam Negeri Spanyol dan Italia juga dihubungi oleh Al Jazeera, tetapi tidak menanggapi permintaan komentar mengenai pengiriman tersebut. Kementerian Israel pun tidak menanggapi permintaan komentar.
Menyokong Ekonomi Permukiman
Menurut perkiraan PBB, permukiman di Area C—yang mencakup lebih dari 60 persen Tepi Barat yang diduduki yang dikontrol Israel—dan Yerusalem Timur yang diduduki menyumbang sekitar $30 miliar bagi ekonomi Israel setiap tahun.
Sementara Israel memberlakukan hambatan administratif dan fisik yang sangat membatasi usaha Palestina, ekonomi Tepi Barat diperkirakan telah menderita kerugian kumulatif sebesar $170 miliar antara tahun 2000 dan 2024.
Israel belakangan mempercepat upaya pembangunan permukiman ilegal di jantung Tepi Barat yang diduduki, mendorong proyek kontroversial bernama E1 yang dapat memutus tanah Palestina dan semakin mengisolasi Yerusalem Timur.
Rencana tersebut mencakup sekitar 3.500 unit apartemen yang akan dibangun di sebelah permukiman Maale Adumim yang sudah ada.
Menteri Keuangan sayap kanan jauh Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan proyek ini pada dasarnya akan “mengubur” gagasan negara Palestina yang berdaulat.
Pada Agustus lalu, 21 negara, termasuk Italia dan Spanyol, mengkutuk rencana tersebut sebagai “pelanggaran hukum internasional” yang berisiko “merusak keamanan”.
Bukti pengapalan yang diperoleh Al Jazeera dan PYM menunjukkan bahwa MSC melakukan pengiriman atas nama setidaknya dua perusahaan, dengan mencantumkan alamat mereka di Maale Adumim dan zona industri Mishor Adumim di sekitarnya.
Maya, seorang pemasok grosir untuk perusahaan suplemen dan permen, mencantumkan Mishor Adumim sebagai alamat pengirim dalam 13 dari 14 pengiriman.
Extal, suatu perusahaan swasta yang mengembangkan solusi aluminium dan menjalin kemitraan dengan produsen senjata Israel—termasuk Israel Aerospace Industries (IAI) dan Rafael Advanced Defense Systems—mencantumkan kawasan industri Mishor Adumim dalam seluruh 38 konosemennya.
Extal termasuk di antara 158 perusahaan yang terdaftar dalam database Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) sebagai entitas yang diketahui beroperasi dari permukiman Israel ilegal.
Dalam setidaknya tiga kasus lain, MSC mengirimkan barang atas nama perusahaan-perusahaan berbasis permukiman yang tercantum dalam database OHCHR.
Ini mencakup 17 pengiriman dari Ahava Dead Sea Laboratories, merek kosmetik Israel ternama yang mendapat sorotan tajam karena dilaporkan mengeksploitasi sumber daya alam Palestina.
Sebagian besar perusahaan berbasis permukiman dalam konosemen tersebut beroperasi dari Kawasan Industri Barkan, salah satu yang terbesar di Tepi Barat yang diduduki. Kawasan ini dibangun di atas tanah pertanian pribadi Palestina yang disita, dan ekspansinya selama 20 tahun terakhir telah menyebabkan fragmentasi dan isolasi desa-desa Palestina di sekitarnya.
## Kewajiban Menegakkan Hak Asasi Manusia
Negara-negara anggota Eropa menyadari adanya kesenjangan antara realitas operasional di lapangan dengan mandat hukum internasional.
Pada Juni lalu, sembilan negara Uni Eropa mendesak Komisi Eropa untuk menyusun proposal guna menghentikan perdagangan UE dengan permukiman Israel.
“Ini tentang memastikan bahwa kebijakan UE tidak berkontribusi, langsung atau tidak langsung, terhadap pelanggengan situasi ilegal,” bunyi surat yang ditujukan kepada kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas. Surat itu ditandatangani menteri luar negeri Belgia, Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Polandia, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia.
Komisi Eropa belum memenuhi permintaan tersebut. Saat ini, produk asal permukiman masih dapat diimpor ke Eropa, namun tidak mendapat manfaat tarif preferensial dari Perjanjian Asosiasi UE-Israel. Sejak putusan pengadilan UE tahun 2019, produk tersebut wajib diberi label sebagai barang berasal dari permukiman Israel.
Hugh Lovatt, *Senior Policy Fellow* program Timur Tengah dan Afrika Utara di European Council on Foreign Relations (ECFR), menyatakan bahwa UE secara teoritis memiliki kewajiban untuk menyelaraskan kebijakannya dengan hukum internasional.
Apakah hal itu terwujud “bergantung pada keputusan politik”.
“Pelanggaran HAM seharusnya menjadi kriteria inti dalam memutuskan apa yang dibeli dan diinvestasikan,” ujarnya. “Namun dalam iklim global saat ini, pendekatan itu semakin terpinggirkan.”
Pada 2022, pembatasan perdagangan dan investasi diterapkan di wilayah Ukraina yang dikendalikan Rusia setelah invasi skala penuh Moskow, namun tidak ada tindakan serupa yang diambil terhadap permukiman Israel ilegal.
Beberapa negara anggota memilih bertindak secara independen. Spanyol dan Slovenia tahun lalu melarang impor barang produksi permukiman Israel, sementara Irlandia, Belgia, dan Belanda sedang menyusun legislasi.
Mulai Januari 2026, Spanyol melarang impor barang yang diproduksi di permukiman Israel, namun ketentuannya tidak secara eksplisit menyebutkan pengiriman ulang (*transshipment*) melalui pelabuhannya.
Konosemen yang diperoleh sebagai bagian investigasi ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Valencia memainkan peran kunci, menerima 358 dari total 390 pengiriman yang transit melalui Spanyol.
Beberapa konosemen secara langsung merujuk pada permukiman ilegal di Dataran Tinggi Golan Suriah.
Aquestia Ltd, perusahaan spesialis sistem hidrolik, mencantumkan Kfar Haruv dan Ramat HaGolan sebagai alamat pengirim. Miriam Shoham, pengekspor buah segar, juga mencantumkan Ramot HaGolan, sementara produsen polipropilena Mapal Cooperative Society mencantumkan Mevo Hama.
PYM menyatakan, “Pengiriman MSC dari dan ke permukiman Israel bersifat sistemik dan melanggar hukum internasional maupun domestik Spanyol.
“MSC menyediakan infrastruktur yang menghubungkan permukiman ilegal dengan pasar global, sehingga mendorong pendudukan lebih lanjut atas tanah Palestina dan Suriah.”