Ribuan pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan di kota Kraljevo, Serbia tengah, pada hari Minggu. Mereka menolak mengendurkan tekanan terhadap Presiden Aleksandar Vucic, meskipun ia sudah berjanji akan mundur dan membuka jalan menuju pemilu dini.
Vucic sebelumnya mengumumkan di sebuah rapat umum di Beograd pada hari Sabtu bahwa ia akan meletakkan jabatannya dalam beberapa minggu ke depan. Secara resmi, langkah ini akan mengakhiri dominasi pria yang telah memimpin Serbia sebagai presiden atau perdana menteri selama 12 tahun.
Namun tidak ada rasa lega di antara ribuan pengunjuk rasa di Kraljevo. Menurut hukum Serbia, Vucic sebenarnya tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Banyak pengunjuk rasa dan pengamat menduga ia hanya akan beralih ke jabatan perdana menteri yang lebih berkuasa dan memberikan kursi presiden kepada sekutu setianya—dengan kata lain tetap mempertahankan kendali atas kekuasaan.
Jauh dari kesan kalah di acara Beograd, Vucic justru tampil dengan nada ofensif. Ia meramalkan partainya, Partai Progresif Serbia sayap kanan yang telah berkuasa selama 14 tahun, akan “menang lebih meyakinkan dari sebelumnya” di pemilu berikutnya.
Ia juga tidak memberikan tanggal pasti untuk pengunduran dirinya maupun pemilu, membuat lawan-lawannya bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dua demonstrasi yang bersaing ini memperlihatkan Serbia yang terbelah menjadi dua kubu.
Inti dari kemarahan ini adalah bencana pada akhir 2024, ketika atap stasiun kereta api ambruk di kota Novi Sad di utara Serbia, menewaskan 16 orang.
Pengunjuk rasa menyalahkan tragedi itu pada korupsi dan pekerjaan asal-asalan dalam proyek gedung negara berskala besar. Insiden ini menjadi simbol dari pemerintahan yang mereka anggap busuk dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.
Vucic membantah tuduhan korupsi dan berulang kali mengecap pengunjuk rasa sebagai “agen asing” yang berniat menjatuhkannya.
Gerakan protes ini sudah berkembang menjadi gelombang demonstrasi terbesar sejak rakyat Serbia menggulingkan pemimpin otoriter Slobodan Milosevic pada tahun 2000.
Polisi telah menangkap ratusan orang selama berbulan-bulan kerusuhan, memicu kecaman dari Uni Eropa bahwa aparat bertindak brutal dan menahan demonstran tanpa alasan sah.