Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif yang bertujuan menghalangi negara bagian untuk memberlakukan regulasi kecerdasan buatan (AI) mereka sendiri.
“Kami menginginkan satu sumber persetujuan yang terpusat,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada Kamis.
Kebijakan ini akan memberikan alat bagi pemerintahan Trump untuk menolak aturan negara bagian yang paling “memberatkan,” ujar penasihat AI Gedung Putih David Sacks. Pemerintah tidak akan menentang regulasi AI terkait keselamatan anak, tambahnya.
Langkah ini menandai kemenangan bagi raksasa teknologi yang telah mendorong legislasi AI tingkat nasional, karena berpotensi berdampak besar pada tujuan Amerika memimpin industri yang berkembang pesat ini.
Para pemimpin perusahaan AI berargumen bahwa regulasi tingkat negara bagian dapat memperlambat inovasi dan menghambat AS dalam persaingannya melawan Cina untuk mendominasi industri, di mana perusahaan-perusahaan telah mengucurkan miliaran dolar ke dalam teknologi tersebut.
BBC telah menghubungi perusahaan-perusahaan AI OpenAI, Google, Meta, dan Anthropic untuk meminta tanggapan.
Namun, pengumuman ini telah menuai oposisi.
Negara bagian California, yang menjadi rumah bagi banyak perusahaan teknologi terbesar dunia, telah memiliki regulasi AI sendiri.
Gubernur California Gavin Newsom, seorang kritikus vokal terhadap Trump, mengeluarkan pernyataan keras sebagai tanggapan atas perintah eksekutif tersebut, menuduhnya melakukan korupsi.
“Hari ini, Presiden Trump melanjutkan aksi tipu muslihatnya di Gedung Putih, berupaya memperkaya diri dan kroni-kroninya, dengan perintah eksekutif baru yang berusaha menggusur hukum negara bagian yang melindungi warga Amerika dari teknologi AI yang tidak teregulasi.”
Awal tahun ini, Newsom menandatangani undang-undang yang mewajibkan pengembang AI terbesar untuk menyusun rencana guna membatasi risiko yang berasal dari model AI mereka.
Negara bagian lain termasuk Colorado dan New York juga telah mengesahkan hukum yang mengatur pengembangan teknologi ini.
Newsom menyatakan hukum tersebut menetapkan standar yang dapat diikuti oleh pembuat undang-undang AS.
Kritikus lain terhadap perintah eksekutif Trump berargumen bahwa hukum negara bagian diperlukan mengingat absennya rambu-rambu yang berarti di tingkat federal.
“Mencabut kewenangan negara bagian untuk menetapkan pengaman AI mereka sendiri merongrong hak dasar negara bagian untuk menetapkan rambu yang memadai guna melindungi penduduknya,” kata Julie Scelfo dari kelompok advokasi Mothers Against Media Addiction dalam sebuah pernyataan.
Namun, adanya hukum yang dirancang masing-masing negara bagian telah menciptakan tambal sulam aturan yang dapat merugikan industri AI Amerika, ujar Michael Goodyear, seorang profesor asoci di New York Law School.
“Akan lebih baik memiliki satu hukum federal daripada sekumpulan hukum negara bagian yang saling bertentangan. Namun, itu dengan asumsi kita akan memiliki hukum federal yang baik,” katanya kepada BBC.
Kelompok lobi teknologi NetChoice menyambut baik perintah eksekutif tersebut pada Kamis.
“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Gedung Putih dan Kongres untuk menetapkan standar nasional dan buku aturan yang jelas bagi para inovator,” kata Direktur Kebijakannya, Patrick Hedger.