Presiden Peru Tandatangani Uu Kontroversial yang Beri Amnesti pada Pelaku Kekerasan Masa Konflik
Presiden Peru Dina Boluarte menandatangani undang-undang baru yang kontroversial, memberikan pengampunan bagi tentara, polisi, dan milisi sipil yang sedang diadili atas kekejaman selama konflik bersenjata dua dekade melawan pemberontak Maois.
UU ini disahkan Kongres pada Juli lalu, meski ada perintah dari Pengadilan HAM Inter-Amerika untuk menundanya hingga dampaknya terhadap korban ditelaah.
Aturan ini akan menguntungkan ratusan anggota angkatan bersenjata, polisi, dan komite pertahanan diri yang dituduh melakukan kejahatan antara 1980–2000. Selain itu, mereka yang berusia di atas 70 tahun dan sedang menjalani hukuman atas kejahatan serupa wajib dibebaskan.
Menurut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Peru, sekitar 70.000 orang tewas dan lebih dari 20.000 hilang selama konflik oleh kelompok pemberontak Shining Path dan Tupac Amaru.
Boluarte, presiden perempuan pertama Peru yang terpilih pada 2022, menyatakan pemerintah memberi penghormatan kepada pasukan yang—menurutnya—berjuang melawan terorisme dan membela demokrasi.
Organisasi HAM mengutuk UU ini. Juanita Goebertus dari Human Rights Watch menyebutnya "pengkhianatan terhadap korban Peru" yang "merusak upaya puluhan tahun untuk memastikan pertanggungjawaban atas kekejaman".
PBB dan Amnesty International mendesak Boluarte memveto RUU ini karena melanggar kewajiban Peru menyelidiki dan mengadili pelanggaran berat seperti pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual.
Amnesti ini berpotensi menghentikan atau membatalkan lebih dari 600 persidangan dan 156 putusan hukum. KKR menemukan bahwa aktor negara, terutama militer, bertanggung jawab atas 83% kasus kekerasan seksual yang terdokumentasi.
Tahun lalu, Peru menerapkan statute of limitations untuk kejahatan kemanusiaan sebelum 2002, menghentikan ratusan penyidikan dugaan kejahatan masa konflik.
Kebijakan ini menguntungkan mantan presiden Alberto Fujimori yang dibebaskan pada 2023 dengan alasan kemanusiaan setelah dihukum karena pembantaian warga sipil. Ia meninggal September 2024.
Sementara itu, mantan presiden Martin Vizcarra diperintahkan menjalani tahanan preventif selama lima bulan atas tuduhan menerima suap $640.000 saat menjadi gubernur Moquegua (2011–2014). Ia adalah presiden kelima yang dipenjara dalam kasus korupsi.