Presiden Ukhnaa Khurelsukh menyatakan bahwa suara parlemen untuk memberhentikan Perdana Menteri tidak sah karena ‘cacat prosedural’.
Diterbitkan Pada 20 Okt 2025
Mongolia telah memveto resolusi parlemen yang bertujuan memberhentikan perdana menteri negara itu, memperdalam krisis politik di negara kaya sumber daya ini.
Presiden Ukhnaa Khurelsukh mengeluarkan veto tersebut pada Senin, tiga hari setelah parlemen memilih untuk menggulingkan Perdana Menteri Gombojav Zandanshatar, yang telah memicu kemarahan akibat mengubah kebijakan mineral negara.
Cerita Rekomendasi
Kantor Khurelsukh menyatakan bahwa upaya parlemen untuk mencopot Zandanshatar, sesama anggota Partai Rakyat Mongolia (MPP) yang berkuasa, tidak valid karena tidak memiliki kuorum ketika memulai sidang.
“Cacat prosedural ini merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi dan membahayakan prinsip negara hukum,” ujar presiden dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita negara Montsame.
Mahkamah Konstitusi Mongolia telah menjadwalkan rapat untuk membahas veto presiden tersebut.
Pertentangan mengenai nasib Zandanshatar ini merupakan bagian dari perseteruan yang lebih dalam di dalam tubuh MPP. Pada bulan September, Zandanshatar kalah dalam pemilihan kepemimpinan partai dari rival utamanya, Ketua Parlemen Amarbayasgalan Dashzegve, yang sendiri mengundurkan diri pekan lalu di tengah tuduhan korupsi.
Krisis ini menyusul gelombang kerusuhan populer di Mongolia, yang meski kaya akan sumber daya alam, telah dibelit oleh korupsi yang dirasakan dan ekonomi yang lemah.
Kekacauan serupa memaksa pendahulu Zandanshatar, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, untuk lengser pada bulan Juni setelah ia kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen Mongolia.
Zandanshatar, sendiri, telah menghadapi kritik dari para anggota parlemen, termasuk dari partainya sendiri, terkait perubahan kebijakan mineral yang mewajibkan eksportir membayar royalti berdasarkan harga saham domestik, alih-alih patokan internasional yang digunakan sejak 2021—suatu kebijakan yang menurut pengkritik dapat merugikan anggaran negara.
Ia juga menuai kecaman karena mengangkat menteri kehakiman tanpa memberi pemberitahuan kepada parlemen, yang menurut para anggota parlemen merupakan tindakan melawan hukum.
Presiden Mongolia kembali ke Ulaanbaatar pada Kamis pekan lalu setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke India, di mana para pejabat mencapai kesepakatan dalam berbagai bidang, termasuk minyak dan gas.