Presiden Lituania Nausėda di jalur untuk masa jabatan kedua dalam pemungutan suara putaran kedua

Penghitungan suara sedang dilakukan di Lithuania setelah pemilih memilih ke tempat pemungutan suara pada hari Minggu untuk pemilihan putaran kedua presiden yang menempatkan petahana, Gitanas Nausėda, melawan Perdana Menteri saat ini, Ingrida Šimonytė.

Hasil diharapkan dalam beberapa jam mendatang. Nausėda diprediksi akan mempertahankan posisinya dengan kemenangan jelas atas Šimonytė.

Lithuania, yang berbatasan dengan enklave Laut Baltik Rusia Kaliningrad dan sekutu dekat Rusia Belarus, melihat kurang dari setengah dari sekitar 2,4 juta pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara sebelum stasiun pemungutan suara ditutup pada pukul 8 malam (1700 GMT), kata pejabat pemilu.

Ini berarti bahwa partisipasi pemilih lebih rendah dibandingkan putaran pertama pada 12 Mei, di mana Nausėda mendapat bagian suara terbesar dengan selisih yang cukup besar, tetapi tidak cukup untuk mencapai mayoritas mutlak yang diperlukan untuk menang secara langsung.

Kedua politisi itu juga saling berhadapan untuk presiden pada tahun 2019.

Warga Lithuania mengharapkan ekonom berusia 60 tahun, yang telah membuat namanya sebagai pendukung teguh Ukraina, untuk keluar sebagai pemenang lagi untuk periode kedua lima tahun.

Šimonytė, juga seorang ekonom berlatih, telah menjadi perdana menteri sejak 2020. Dalam banyak isu – terutama kebijakan luar negeri dan keamanan – kedua politisi tersebut memiliki posisi yang hampir identik.

Mereka berbeda pendapat pada isu seperti hak atas aborsi dan pengakuan kemitraan sesama jenis. Šimonytė, 49 tahun, mengambil sikap yang lebih liberal daripada Nausėda di negara yang mayoritas Katolik ini.

Presiden adalah pekerjaan teratas di negara Baltik ini, dan kantor tersebut mewakili negara di luar negeri, termasuk di KTT UE, dan juga panglima tertinggi angkatan bersenjata.

MEMBACA  Setidaknya 11 orang tewas setelah dua kapal karam di Laut Mediterania | Berita Migrasi

Perdana Menteri Lithuania Ingrida Simonyte berpartisipasi dalam konferensi keamanan Munich. Sven Hoppe/dpa