Presiden Kolombia Gustavo Petro menyatakan bahwa kapal yang baru-baru ini dibom oleh AS merupakan “kapal Kolombia berisi warga Kolombia”, suatu klaim yang oleh Gedung Putih disebut sebagai “tidak berdasar”.
AS telah menyerang setidaknya empat kapal di Karibia dalam beberapa pekan terakhir, menewaskan 21 orang. Pemerintah AS berdalih serangan di perairan internasional tersebut menargetkan “pedagang narkoba”.
Namun, AS tidak menyediakan bukti atau rincian mengenai pihak atau muatan di dalam kapal tersebut. Serangan-serangan itu menuai kutukan dari negara-negara di kawasan ini di tengah kekhawatiran bahwa aksi tersebut melanggar hukum internasional.
Senat AS menolak sebuah rancangan undang-undang pada Rabu yang dapat melarang Presiden Donald Trump menggunakan kekuatan militer terhadap kapal-kapal tersebut.
Petro merespons sebuah unggahan di X oleh Senator AS Adam Schiff, seorang Demokrat, yang menyatakan akan memilih untuk memblokir serangan terhadap kapal di Karibia seiring upaya sebagian anggota parlemen untuk menantang penggunaan angkatan bersenjata di Kongres.
Presiden Kolombia itu menyatakan bahwa “sebuah skenario perang baru telah terbuka: Karibia”.
Petro menambahkan bahwa “indikasi menunjukkan kapal terakhir yang dibom adalah kapal Kolombia dengan warga Kolombia di dalamnya.”
“Saya berharap keluarga mereka melapor dan mengungkapkannya. Tidak ada perang terhadap penyelundupan; yang ada adalah perang untuk minyak dan ini harus dihentikan oleh dunia. Agresi ini ditujukan kepada seluruh Amerika Latin dan Karibia.”
Petro tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas mereka yang berada di atas kapal. AS sendiri tidak memberikan komentar mengenai identitas korban tewas dalam serangan tersebut.
Gedung Putih dalam pernyataannya menyampaikan “berharap Presiden Petro menarik kembali pernyataannya yang tidak berdasar dan tercela itu”.
Mereka menyatakan bahwa meski kedua negara memiliki “perbedaan kebijakan”, AS tetap “berkomitmen untuk kerja sama erat dalam berbagai prioritas bersama, termasuk keamanan dan stabilitas regional”.
AS menyatakan serangannya yang dimulai pada 2 September lalu menargetkan kapal-kapal di lepas pantai Venezuela yang diduga mengangkut obat-obatan terlarang.
Rancangan undang-undang yang dipertimbangkan Senat pada Rabu, yang mewajibkan Trump untuk meminta persetujuan kongres sebelum melakukan serangan, ditolak dengan suara 48-51.
RUU tersebut diajukan oleh Senator Demokrat Schiff dan Tim Kaine. Hasil voting tersebut secara mayoritas berjalan sesuai garis partai.
Awal bulan ini, sebuah memo bocor yang dikirim ke Kongres menyatakan bahwa AS kini mengkategorikan dirinya berada dalam “konflik bersenjata non-internasional”.
Pembingkaian situasi ini sebagai konflik bersenjata aktif kemungkinan merupakan cara pemerintah untuk membenarkan penggunaan kekuasaan masa perang, termasuk membunuh “pejuang musuh”, bahkan jika mereka tidak menimbulkan ancaman kekerasan.
Trump telah menetapkan banyak kartel, termasuk di Meksiko, Ekuador, dan Venezuela, sebagai organisasi teroris—memberikan kewenangan lebih bagi otoritas AS dalam merespons mereka.