ACCRA, Ghana (AP) — Presiden Ghana mengatakan Selasa bahwa pemerintahnya akan menunggu putusan Mahkamah Agung sebelum mengambil tindakan terkait sebuah RUU yang akan membuat anggota komunitas LGBTQ+ semakin kriminal di negara Afrika Barat tersebut.
Presiden Nana Akufo-Addo mengatakan dia ingin meyakinkan komunitas diplomatik bahwa Ghana tidak akan mengabaikan catatan hak asasi manusia yang telah lama dimilikinya.
Hubungan seks sesama jenis ilegal di Ghana, dengan ancaman hukuman penjara selama tiga tahun, namun RUU baru tersebut dapat memenjarakan orang selama lebih dari satu dekade atas kegiatan seperti tampilan kasih sayang di tempat umum dan promosi serta pendanaan kegiatan LGBTQ+.
Presiden mengatakan seorang warga mengajukan tantangan konstitusi terhadap RUU tersebut di pengadilan.
RUU tersebut telah menimbulkan kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan sebagian komunitas internasional yang khawatir dengan upaya serupa oleh pemerintah Afrika lainnya.
“RUU anti-hak LGBT tidak konsisten dengan tradisi damai, toleransi, dan keramahan yang telah lama dimiliki Ghana dan melanggar kewajiban hak asasi manusia internasional negara itu,” kata peneliti Human Rights Watch, Larissa Kojoué.
Para sponsor RUU tersebut mengatakan bahwa tujuannya adalah melindungi anak-anak dan orang yang menjadi korban kekerasan.
Pada hari Senin, Kementerian Keuangan Ghana memperingatkan bahwa RUU tersebut mengancam $3,8 miliar pendanaan dari Bank Dunia dan kemungkinan akan menggagalkan program bantuan senilai $3 miliar dari Dana Moneter Internasional yang disepakati pada tahun 2023 dan berdampak negatif pada nilai tukar mata uang lokal.
Ekonomi Ghana sedang pulih dari resesi terburuk dalam beberapa dekade.
Pada tahun 2023, Bank Dunia mengatakan tidak akan mempertimbangkan pendanaan baru untuk Uganda setelah negara itu memberlakukan undang-undang anti-LGBTQ+.