Portugal menghadapi gangguan parah pada transportasi, penerbangan, rumah sakit, sekolah, dan layanan publik lainnya pada hari Kamis ini, menyusul aksi mogok nasional yang digelar dua federasi serikat pekerja utama terkait reformasi ketenagakerjaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Terakhir kali CGTP dan UGT yang umumnya kurang militan bersatu adalah selama krisis utang zona euro pada 2013, ketika “troika” lembaga-lembaga internasional meminta pemotongan gaji dan pensiun sebagai bagian dari paket bailout Portugal.
Duabelas tahun kemudian, perekonomian Portugal justru tumbuh paling cepat di zona euro dalam beberapa bulan terakhir. Namun, Perdana Menteri Luís Montenegro berpendapat bahwa “kekakuan” di pasar tenaga kerja tetap harus ditangani “agar perusahaan bisa lebih profitable dan pekerja memperoleh gaji lebih baik.”
“Saya tidak akan menyerah untuk memiliki negara dengan ambisi berada di garis depan, menjadi pionir di Eropa,” ujarnya pada malam sebelum mogok kerja.
Namun, Montenegro tampaknya terkejut dengan besarnya penolakan terhadap rencana pemerintahannya yang minoritas dan beraliran kanan-tengah: salah satu anggota parlemen Partai Sosial Demokratnya sendiri yang duduk di eksekutif UGT bahkan mendukung pemogokan.
PM melakukan beberapa penyesuaian usai memanggil federasi untuk berunding akhir bulan lalu, tetapi jelas itu belum mencukupi.
Di antara lebih dari 100 proposal, yang paling kontroversial adalah:
- Mengizinkan pemberi kerja memperpanjang kontrak temporer bertahun-tahun tanpa batas.
- Mencabut larangan memecat pekerja lalu langsung mempekerjakan mereka kembali secara tidak langsung melalui alih daya (outsourcing).
- Menghapus kewajiban untuk mempekerjakan kembali karyawan yang dipecat secara tidak adil.
Kaula muda Portugal yang berusia 20-an kemungkinan besar paling terdampak perubahan ini—dan opini publik pun terbelah.
Diogo Brito, yang bekerja sebagai pramugara namun memiliki teman-teman berprofesi serabutan di sektor pariwisata, mendukung hak mogok tetapi setuju dengan paket reformasi: “Ini harus dilakukan. Kita harus mengejar ketertinggalan dari negara lebih maju dan dengan langkah-langkah ini kita bisa lebih berkembang.”
Namun, fotografer lepas Eduardo Ferreira menyatakan bahwa ia mengenal banyak orang yang sudah kesulitan mencari pekerjaan tetap dan ia senang melihat serikat pekerja bersatu pada “momen kritis” untuk Portugal: “Situasi sudah sulit sejak era troika, dan kaum pekerja baru bereaksi sekarang.”
CGTP mengutuk paket itu sebagai “serangan terhadap hak seluruh pekerja, khususnya perempuan dan anak muda,” sementara UGT menyebutnya “sangat tidak selaras, dalam konteks pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pasar tenaga kerja yang kuat, sehingga… mencerminkan bias yang jelas menguntungkan pengusaha.”
UGT juga mengeluhkan bahwa perundingan formal antara serikat pekerja, pemerintah, dan dunia usaha berlangsung “tidak seimbang, restriktif, dan merugikan pekerja.”
Koalisi pemerintahan Montenegro tidak memiliki mayoritas di parlemen, dan tengah mencari dukungan untuk RUU ini tidak hanya dari Partai Inisiatif Liberal (IL) yang berhaluan pasar bebas, tetapi juga dari partai kanan keras Chega, yang sejak pemilu Mei lalu menjadi partai terbesar kedua.
Pimpinannya, André Ventura, menyatakan keberatan atas cara beberapa langkah berpotensi mengganggu kehidupan keluarga, tetapi tampaknya terbuka untuk negosiasi.
Sebelum pemilu, Montenegro pernah menolak berkoalisi dengan Chega. Serikat pekerja serta Partai Sosialis yang merupakan partai terbesar ketiga menilai topeng sang perdana menteri akhirnya terbuka juga.
Mereka juga memperingatkan bahwa politisi kanan ingin mengamendemen konstitusi Portugal 1976 untuk melonggarkan jaminan ketenagakerjaan yang selama ini dianggap terkuat di Eropa.
Isu ini juga terseret dalam kampanye pemilihan presiden bulan Januari mendatang, dengan beberapa kandidat berargumen bahwa RUU reformasi ketenagakerjaan tersebut melanggar konstitusi 1976.
Dalam sistem “semi-presidensial” Portugal, kepala negara dapat menolak menandatangani RUU yang telah disetujui parlemen. RUU kemudian dapat dikirim ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau atau presiden dapat memveto yang, meskipun bisa dibatalkan oleh mayoritas anggota parlemen, akan memperlambat proses dan memicu diskusi lebih lanjut.
Mengingat pemerintah berusaha merevisi sebagian besar undang-undang ketenagakerjaan, pengawasan seperti ini dapat meningkatkan kecemasan pemilih terhadap sikap radikal pemerintah, terlebih karena rencana ini tidak tercantum dalam manifesto pemilu koalisi.
Berbeda dengan kebanyakan aksi mogok di sini, aksi pada hari Kamis ini tidak terbatas pada sektor publik.
Di pabrik terbesar Portugal, Autoeuropa milik VW di selatan Lisbon, hampir 1.000 karyawan memberikan suara bulat mendukung aksi mogok pekan lalu.
“Saya yakin tidak ada pekerja di negeri ini yang tidak terdampak negatif oleh langkah-langkah dalam reformasi ini,” kata Sekretaris Jenderal UGT Mário Mourão usai pertemuan di Autoeuropa. “Ini harus ditanggapi dengan tepat.”