Sebuah tangkapan layar dari klaim palsu, diambil pada 21 April 2024. ICPC, NCDC, dan NCC masing-masing merujuk pada Komisi Tindak Korupsi Independen dan Kejahatan Terkait Lainnya, Pusat Pengendalian Penyakit Nasional, dan Komisi Komunikasi Nigeria. Politikus oposisi Nigeria Dino Melaye membagikan klaim tersebut di akun X, Instagram, dan Facebook miliknya. Akun lain di X dan Facebook juga membagikan video dan klaim yang sama. Tangkapan layar menunjukkan klaim palsu di akun X dan Facebook Melaye, diambil pada 21 April 2024. Postingan tersebut mencakup cuplikan enam menit yang menampilkan Bala Hadiza Usman, seorang penasihat Tinubu dalam koordinasi kebijakan. Namun, klaim bahwa Nigeria telah menghapus lima lembaga tersebut adalah palsu. AFP Fact Check mengambil tangkapan layar dari klip tersebut dan melakukan pencarian gambar terbalik. Kami menemukan bahwa video Usman telah beredar online sejak 26 Februari 2024, ketika pemerintah pertama kali mengumumkan rencananya untuk melaksanakan white paper tersebut. Ini dua bulan sebelum Melaye menyarankan bahwa keputusan itu diambil pada 19 April 2024, ketika dia membagikan klaim tersebut. Sebuah pernyataan yang diposting oleh penasihat media Tinubu Bayo Onanuga pada X pada 27 Februari 2024, menunjukkan bahwa hanya dua lembaga – Direktorat Pengaturan Transisi Pensiun (PTAD) dan Komisi Pendidikan Sekunder Nasional (NSSEC) – ditandai untuk dihapus. Menurut pernyataan tersebut, 15 lembaga – termasuk FRCN yang disebut dalam klaim – dijadwalkan untuk digabungkan dengan lembaga lain yang melakukan fungsi serupa. Sembilan lainnya akan diserap sebagai departemen atau unit ke dalam kementerian, komisi, atau lembaga yang sudah ada sementara empat diharapkan akan dipindahkan ke kementerian baru. Namun, tidak ada entitas yang disebutkan dalam klaim yang dijadwalkan untuk dihapus, dan Usman pun tidak mengatakan bahwa mereka akan dihapus. Sementara itu, pemerintah membentuk sebuah komite pada 7 Maret 2024, untuk mengatur bagaimana lembaga-lembaga tersebut akan dihapus atau digabungkan. Komite tersebut memiliki waktu 12 minggu untuk mengajukan laporannya.
