Getty Images
Para pengunjuk rasa telah berkumpul di luar parlemen di ibu kota, Jakarta. Ribuan orang di Indonesia telah berkumpul untuk memprotes upaya pemerintah mereka untuk membalik putusan mahkamah konstitusi yang akan membuka pemilihan bagi pesaing dari partai-partai kecil mereka. Demonstran telah berkumpul di luar parlemen di ibu kota Jakarta, serta di kota-kota besar lainnya seperti Padang, Bandung, dan Yogyakarta. Pada hari Rabu, pengadilan tertinggi Indonesia memutuskan bahwa partai tidak perlu memiliki minimal 20% dari perwakilan di majelis-majelis regional mereka untuk bisa mencalonkan kandidat. Namun dalam waktu 24 jam, parlemen mengajukan mosi darurat untuk membalik perubahan-perubahan ini – sebuah langkah yang telah memicu kecaman luas dan ketakutan akan krisis konstitusi. Undang-undang yang dipercepat, yang akan membalik bagian-bagian dari putusan pengadilan, diharapkan akan disahkan nanti pada hari Kamis. Ini akan mempertahankan status quo, yang menguntungkan partai-partai dalam koalisi pemerintahan presiden sekarang, Joko “Jokowi” Widodo, dan penerusnya, Prabowo Subianto. Akibatnya, banyak pemilihan lokal diperkirakan akan menjadi urusan yang tidak diperebutkan. Keputusan parlemen juga berarti bahwa kritikus pemerintah, Anies Baswedan, juga akan dicegah untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Pemerintah Indonesia juga sedang mencoba untuk mencari jalan keluar dari keputusan mahkamah konstitusi untuk menegakkan batas usia minimum saat ini 30 tahun bagi calon, yang akan menghalangi putra Mr Widodo yang berusia 29 tahun, Kaesang Pangarep, untuk mencalonkan diri dalam kontes regional di Jawa Tengah. Putra tertua Mr Widodo, Gibran Rakabuming Raka, adalah wakil presiden yang akan datang yang berlari bersama Mr Prabowo. Anindita Pradana/BBC Indonesia Para pengunjuk rasa di Jakarta pada hari Kamis. Para pengamat mengatakan bahwa perjuangan kekuasaan antara parlemen Indonesia – yang didominasi oleh pendukung Mr Widodo – dan mahkamah konstitusi negara tersebut bisa memicu krisis politik. Namun Mr Widodo telah meremehkan perselisihan itu, mengatakan bahwa perubahan itu adalah bagian dari \”cek dan imbalan\” pemerintah. Salah satu pengunjuk rasa, Joko Anwar, mengatakan pemimpin negara tersebut tampaknya berniat untuk tetap berkuasa. \”Pada akhirnya, kita hanya akan menjadi massa benda yang tidak berdaya, meskipun kita adalah mereka yang memberi mereka kekuasaan,\” katanya. \”Kita harus turun ke jalan. Kita tidak punya pilihan,\” katanya. Di media sosial, poster biru dengan kata-kata \”Peringatan Darurat\” di atas elang nasional simbolik Indonesia telah banyak dibagikan. Menurut Titi Anggraini, seorang analis pemilu di Universitas Indonesia, langkah parlemen untuk membatalkan keputusan pengadilan adalah tidak konstitusional. \”Ini adalah perampokan terhadap konstitusi,\” katanya kepada BBC Indonesia.