Sudan Selatan telah melihat “regresi yang mengkhawatirkan” karena bentrokan dalam beberapa minggu terakhir di timur laut negara tersebut mengancam untuk menghapus kemajuan selama bertahun-tahun menuju perdamaian, komisi PBB tentang hak asasi manusia untuk negara tersebut telah memperingatkan.
Pernyataan pada hari Sabtu dari Yasmin Sooka, ketua Komisi PBB tentang Hak Asasi Manusia di Sudan Selatan, datang di tengah gelombang kekerasan antara pasukan keamanan yang diawasi oleh Presiden Salva Kiir dan kelompok bersenjata yang diduga terkait dengan Wakil Presiden Pertama Riek Machar.
Situasi ini telah membahayakan kesepakatan pembagian kekuasaan yang rapuh antara keduanya yang dicapai pada tahun 2018 untuk mengakhiri lima tahun perang saudara. Hal ini juga menimbulkan ketakutan akan perang di negara bagian Nile Atas negara tersebut.
“Kita menyaksikan regresi yang mengkhawatirkan yang bisa menghapus tahun-tahun kemajuan yang susah payah diraih,” kata Sooka.
“Daripada memupuk perpecahan dan konflik, pemimpin harus segera fokus kembali pada proses perdamaian, menegakkan hak asasi manusia warga Sudan Selatan, dan memastikan transisi yang lancar ke demokrasi,” kata Sooka.
Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat, juga menyatakan “kekhawatiran yang mendalam” pada hari Sabtu.
Dalam sebuah pernyataan, dia meminta “akhir segera dari semua hostilitas.”
