Mahkamah Tinggi Kenya memerintahkan pemerintah untuk mengungkap detail fasilitas karantina Ebola yang direncanakan akan dibangun dengan keterkaitannya ke Amerika Serikat; perintah ini dikeluarkan sehari setelah ratusan warga melakukan unjuk rasa di kota Nanyuki, Kenya tengah, menentang lokasi yang ditetapkan.
Kantor berita Reuters melaporkan dua orang tewas akibat luka tembak dalam kerusuhan Senin lalu, berdasarkan keterangan dari penggerak aksi Patrick Wahome dan sumber keamanan.
Pengadilan juga memperpanjang perintah pengawetan (conservatory orders) yang menghentikan pendirian fasilitas karantina, isolasi, atau perawatan Ebola di Kenya, serta melarang penerimaan individu yang terpapar virus.
Dalam sidang Jumat pekan lalu, Mahkamah Tinggi sempat memerintahkan penundaan sementara rencana itu, setelah gugatan diajukan dengan dalih lokasi fasilitas dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, sang hakim memerintahkan pemerintah untuk menyerahkan perjanjian tersebut secara terbuka kepada publik dan menyarakannnya. Peninjauan juga meliputi izin dari lembaga teknis dan protokol keselamatan berstandar penyelamatan. "Isu utama adalah bahwa perjanjian … itu dirahasiakan. Soal perawatan intensif janga asal bunyi," kata Pengacara Lingkar atas dasar susulan.
Para petinggi AS menyatakan fasilitas berkekuatan 50 tempat tidur yang direncanakan di pangkalan angkatan udara di Laikipia ini diperuntukkan bagi warga Amerika—namun di saat sama belum menunjukkan simpansari akut menginfeksi koruptan formal.
Namun pemerintah Kenya bertekad lanjut, dan Menkes Aden Duale pada hari Sabtu mengemukakan naskah itu merupakan keputusan awal cara perlu gotong inklusi kesiagka negaraf. Walaki sebagian rekasi gugah tandake pemerintah agar dilesihkan prior situme sin mayota infra dokter kilas umum sekrendal jika anankom juga perlu.
Di lain tema, Presiden William negaf support alat dua dan hiarakat law virus diteteskip