Seorang mantan pejabat yang dituduh memenjarakan dan memperbudak 656 orang di kebunnya di Indonesia di bawah kedok rehabilitasi narkoba telah dibebaskan dari tuduhan perdagangan manusia, menambah kekhawatiran tentang korupsi yang berkembang di tingkat regional di negara itu.
Panel tiga hakim pada hari Senin menemukan mantan pejabat tersebut, Terbit Rencana Perangin-angin, tidak bersalah, sebuah pukulan bagi mereka yang mencari keadilan dan kompensasi atas penahanan, penyalahgunaan, dan kerja paksa.
“Kami cukup sedih karena di Indonesia, yang telah menjadi negara merdeka selama beberapa dekade, masih ada praktik perbudakan modern, dan ini terjadi di rumah seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya,” kata Anis Hidayah, anggota komisi hak asasi manusia Indonesia.
Pengadilan dilakukan di Kabupaten Langkat, sebuah distrik berukuran county di Sumatera Utara di mana Tuan Perangin-angin lama memegang kendali sebagai bupati dan beberapa kerabatnya menduduki posisi kekuasaan kunci.
Setelah hakim membacakan putusan mereka, Tuan Perangin-angin berterima kasih kepada mereka dan berlutut di depan mereka, menyentuh kepalanya ke lantai.
Jaksa, yang telah meminta hukuman 14 tahun dan $140.000 sebagai restitusi, mengatakan mereka akan banding.
Kasus ini telah menyoroti seberapa meluasnya korupsi di tingkat regional di Indonesia, di mana gubernur, bupati, dan walikota besar sering disebut “raja-raja kecil.”
Kandang-kandang itu ditemukan pada Januari 2022 ketika penyidik anti-korupsi yang mencari Tuan Perangin-angin dalam kasus suap terpisah menemukan 65 pria yang terkunci di kebunnya. Dia dinyatakan bersalah atas suap dalam kasus itu, dipenjara, dan dicopot dari jabatannya.
Sebagai bupati, Tuan Perangin-angin memulai program rehabilitasi narkoba yang menjanjikan perawatan gratis. Beberapa orang tua menyerahkan putra-putra mereka, berharap program tersebut akan membantu mereka mengatasi kecanduan narkoba.
Tetapi para korban mengatakan mereka tidak pernah diberi perawatan kecanduan. Sebaliknya, mereka mengatakan mereka dikurung, dipukul, disiksa, dan dipaksa bekerja di perkebunan kelapa sawit, pabrik minyak kelapa sawit, dan tempat tinggal mantan bupati. Beberapa korban mengatakan mereka disiksa secara seksual oleh pria yang menjaga mereka.
Penyelidikan polisi menemukan bahwa 656 pria dan remaja laki-laki dipenjara selama 10 tahun. Mereka kebanyakan ditahan selama sekitar 18 bulan. Komisi hak asasi manusia menemukan bahwa enam tahanan meninggal, termasuk setidaknya tiga yang disiksa sampai mati.
Badan perlindungan saksi dan korban Indonesia memperkirakan bahwa bisnis Tuan Perangin-angin menghasilkan $12 juta dari kerja paksa para tawanan.
“Keputusan ini tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban yang diduga, sesuai hak mereka,” kata Antonius Wibowo, wakil ketua badan tersebut, yang membantu banyak korban dan melindungi identitas mereka.
Penjaga di kandang-kandang di kebun Tuan Perangin-angin termasuk prajurit dan polisi yang sedang tidak bertugas, serta anggota organisasi pemuda yang dikenal karena pemerasan dan dipimpin oleh Tuan Perangin-angin. Puluhan pelaku yang disebut oleh korban tidak pernah diadili. Di antara mereka yang telah dihadapkan pada tuduhan, tiga tahun adalah hukuman terpanjang yang dijatuhkan.
Putra mantan bupati, Dewa Rencana Perangin-angin, dinyatakan bersalah atas penyiksaan hingga mati seorang pria dan dihukum penjara selama 19 bulan. Dia dibebaskan setelah menjalani setengah hukumannya.