Mahkamah India telah menolak banding diajukan oleh aplikasi media sosial Telegram terhadap larangan sementaranya. Keputusan ini diambil setelah India menyatakan bahwa saluran di aplikasi tersebut menjual bocoran soal ujian masuk kedokteran tingkat sarjana.
Pengadilan Tinggi New Delhi mengeluarkan putusan pada hari Jumat setelah sidang tertutup antara Telegram dan pejabat India, demikian catatan pengadilan menunjukkan. India memblokir aplikasi ini atas tuduhan bahwa aplikasi tersebut digunakan untuk menjual soal ujian yang bocor.
Larangan tersebut membuat Telegram tidak dapat diakses dan dihapus dari toko aplikasi awal pekan ini, menurut data pelacakan aplikasi.
Kementerian Teknologi Informasi India mengatakan pada hari Minggu bahwa saluran di platform tersebut menjual soal ujian masuk kedokteran. Kementerian menambahkan bahwa bahkan soal palsu pun dapat menyesatkan para calon peserta.
Sebulan lalu, India membatalkan hasil ujian tersebut setelah adanya tuduhan bahwa soal-soal telah bocor sebelumnya.
Kasus ini menjadi salah satu bentrokan hukum yang paling dipantau ketat antara perusahaan teknologi global dan pemerintah India tahun ini.
‘Sebaik dan tidak akurat’
Hakim Pengadilan Tinggi Delhi, Tejas Karia, mengatakan perintah pemerintah yang melarang aplikasi tersebut telah beralasan dan mengikuti prosedur hukum secara ketat.
India adalah pasar terbesar Telegram, dengan lebih dari 150 juta pengguna. Pendiri Pavel Durov mengkritik larangan itu secara terbuka, dengan mengatakan bahwa hal tersebut merugikan pengguna platform, meskipun bocoran ujian sudah tersebar di tempat lain.
Larangan tersebut didahului oleh perdebatan tertutup selama beberapa hari, menurut dokumen pengadilan. Pejabat India memberi tahu Telegram bahwa mereka tidak bertindak cukup cepat untuk menghapus akun-akun yang menjual kertas ujian.
Telegram menolak versi pemerintah India tentang pertemuan tersebut dalam dokumen pengadilan, menyebutnya "sebaik dan tidak akurat", serta "sengaja" menghilangkan rincian proses proaktif perusahaan. Telegram menyatakan telah menghapus lebih dari 900 tautan yang melibatkan konten terkait ujian yang melanggar hukum.
India bergabung dengan daftar negara yang semakin memperketat Telegram. China dan Iran telah memberlakukan larangan jangka panjang masing-masing sejak 2015 dan 2018.
Telegram juga menghadapi tekanan regulasi yang meningkat di tempat lain, termasuk penyelidikan Perancis terhadap Durov atas dugaan kegagalan mengendalikan konten kriminal di platform, serta pengawasan dari otoritas di Malaysia dan Australia.