Menurut penasihat pemerintah Takero Doi, perdana menteri baru Jepang perlu menetapkan target konsolidasi fiskal yang segar setelah negara seimbang anggarannya. Sebagai opsi, pemerintah mungkin mempertimbangkan menetapkan target surplus anggaran terhadap produk domestik bruto untuk memastikan negara tetap dalam keadaan positif, menurut Doi, seorang profesor ekonomi di Universitas Keio dan anggota panel penasehat Kementerian Keuangan. Tujuan seperti itu akan membantu menurunkan rasio utang publik Jepang terhadap GDP, katanya dalam wawancara pekan lalu. Saldo primer, perbedaan antara pendapatan dan belanja pemerintah yang tidak termasuk pembayaran bunga bersih utang, diperkirakan akan menjadi positif pada tahun yang dimulai pada tahun fiskal 2025 setelah beberapa kali penundaan, menurut Kantor Kabinet. “Ke depan, fokus harus pada apa yang akan dilakukan setelah mencapai target saldo primer,” kata Doi. Partai Liberal Demokrat Jepang akan memilih pemimpin baru pada 27 September. Pemenang dari perlombaan ramai dengan sekitar 10 kandidat potensial hampir pasti akan menjadi perdana menteri baru karena dominasi partai di parlemen. Pemimpin baru tidak boleh acuh terhadap beban utang yang lebih dari dua kali lipat PDB Jepang dan tertinggi di antara ekonomi utama, kata Doi. “Jika perdana menteri banyak menghabiskan dan menciptakan utang yang besar sekarang, itu akan membatasi ruang lingkup opsi kebijakan untuk pemimpin lain dalam lima atau 10 tahun,” kata Doi. Karena pembayaran utang publik diperkirakan akan meningkat dengan bank sentral secara bertahap menaikkan suku bunga, ketergantungan berlebihan pada utang dapat membatasi derajat kebebasan kebijakan di masa depan. Biaya bunga obligasi pemerintah pada tahun fiskal 2027 diperkirakan akan mencapai ¥15,3 triliun ($ 105 miliar), naik sekitar 60% dari tahun fiskal saat ini, menurut Kementerian Keuangan. – Dengan bantuan dari Yoshiaki Nohara. Yang Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek ©2024 Bloomberg L.P.
