JUBA, Sudan Selatan (AP) — Pembicaraan perdamaian Sudan Selatan yang hampir mencapai kesepakatan menghadapi batu sandungan dengan kelompok-kelompok oposisi yang menuntut sebuah RUU baru yang memungkinkan penahanan orang tanpa surat perintah penangkapan dihapuskan untuk menandatangani perjanjian yang diusulkan.
Kenya telah menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi sejak Mei antara perwakilan pemerintah dan kelompok-kelompok pemberontak yang tidak termasuk dalam kesepakatan 2018 yang mengakhiri perang saudara lima tahun, meninggalkan sekitar 400.000 orang tewas dan jutaan terlantar. Meskipun adanya kesepakatan, kekerasan sering kali pecah di negara dengan populasi 9 juta orang.
Pagan Amum Okiech, yang bernegosiasi atas nama Aliansi Gerakan Oposisi Sudan Selatan, mengatakan kepada Associated Press Selasa malam bahwa akan “tidak bermakna untuk menandatangani perjanjian apa pun jika Undang-Undang Keamanan Nasional yang otoriter disahkan menjadi undang-undang oleh presiden.”
Minggu lalu, parlemen memberikan suara mendukung RUU tahun 2015 dan Presiden Salva Kiir harus menyetujuinya dalam waktu 30 hari agar menjadi undang-undang. Hal ini terjadi menjelang pemilihan pertama negara pada 22 Desember.
“Undang-undang ini melanggar hak-hak dan kebebasan dasar warga Sudan Selatan, itu menghilangkan ruang sipil dan politik,” kata Amum. “Tidak bisa ada perdamaian atau demokrasi di bawah undang-undang seperti itu.”
Hadiri pembicaraan perdamaian adalah direktur eksekutif Organisasi Pemberdayaan Masyarakat untuk Kemajuan, sebuah lembaga nirlaba yang melibatkan mahasiswa universitas dan lulusan baru. Edmund Yakani mengkritik RUU keamanan tersebut dan mengatakan bahwa itu “menciptakan semangat negatif untuk negosiasi.”
Human Rights Watch juga mendesak Kiir menolak RUU kontroversial tersebut dengan mengatakan bahwa itu akan lebih merusak hak asasi manusia dan memperkuat lembaga keamanan nasional yang memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia.
Pertemuan yang dijuluki Tumaini, bahasa Swahili untuk harapan, telah menghasilkan rancangan perjanjian yang mengusulkan untuk memperpanjang periode transisi negara dan menunda pemilihan yang akan datang untuk memungkinkan penyelesaian konstitusi dan hukum pemilu negara, serta menetapkan batas-batas konstituen dan pasukan keamanan bersatu seperti yang diusulkan dalam pembicaraan perdamaian 2018.
Beberapa utusan Barat juga merekomendasikan penundaan pemungutan suara “untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil.”
Kiir bersikeras untuk mengadakan pemilihan pada bulan Desember dan mengecam para utusan tersebut.