Perundingan untuk Menyatukan Pulau yang Terbagi Mandek Sejak 2017
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengaku ingin melihat lebih banyak hasil dari pertemuannya dengan pemimpin rival di Pulau Siprus yang terbagi. Sementara itu, pemimpin Siprus Turki menyatakan ia “sangat, sangat kecewa” karena tidak ada kesepakatan untuk membuka empat pos perbatasan baru.
Guterres pada Kamis menyebut pertemuan di PBB New York “konstruktif” dan menunjuk kemajuan pada empat dari enam inisiatif yang disetujui para pemimpin pada Maret. Namun, ia mengingatkan bahwa “masih ada jalan panjang di depan.”
Pulau Mediterania ini terpecah pada 1974 setelah Turki menginvasi, menyusul kudeta oleh pendukung pemerintah militer Athena yang ingin menyatukan pulau dengan Yunani. Kematian massal dan pengungsian warga Siprus Yunani terjadi seiring pendudukan sepertiga utara pulau—hanya Turki yang mengakui deklarasi kemerdekaan Siprus Turki, dan mereka menempatkan lebih dari 35.000 pasukan di sana.
Perundingan antara pihak rival terhenti sejak 2017. Ditanya apakah akan memulai babak baru, Guterres menjawab masih banyak yang harus dilakukan sebelum negosiasi.
“Saya rasa kita sedang membangun kepercayaan langkah demi langkah dan menciptakan kondisi untuk melakukan hal konkret demi kepentingan rakyat Siprus,” ujarnya.
Kerangka perdamaian yang disepakati dan didukung PBB adalah Siprus bersatu sebagai federasi dengan zona Siprus Yunani dan Turki.
Pemimpin Siprus Turki, Ersin Tatar, sejak terpilih 2020 terus menuntut kesepakatan dua negara. Ia menghadapi pemilihan ulang Oktober ini dan mengklaim masih berpegang pada platform dua negara dengan dukungan penuh Ankara.
Siprus Yunani menolak kesepakatan yang melegitimasi pemisahan, khawatir Turki akan berusaha menguasai seluruh pulau mengingat tuntutan mereka untuk mempertahankan pasukan permanen dan hak intervensi militer di Siprus.
Turki juga bersikukuh bahwa minoritas Siprus Turki harus memiliki hak veto atas semua keputusan pemerintah federal.
Pertemuan ini dihadiri menteri luar negeri negara penjamin, Turki dan Yunani, serta wakil menteri Inggris.
Meski berselisih soal masa depan Siprus, para rival telah membuat kemajuan dalam langkah membangun kepercayaan.
Pencapaian
Guterres menyampaikan empat inisiatif yang tercapai: pembentukan komite teknis pemuda, inisiatif lingkungan dan perubahan iklim (termasuk dampak pada area pertambangan), pemulihan makam, serta kesepakatan pembuangan ranjau yang masih perlu penyelesaian teknis.
Ia mengatakan diskusi akan terus berlanjut soal pembukaan empat pos perbatasan baru antara wilayah Yunani dan Turki di pulau itu, serta energi surya di zona penyangga yang diawasi pasukan perdamaian PBB.
Tatar menuduh Presiden Siprus, Nikos Christodoulides, menghalangi pengumuman empat pos perbatasan dengan bersikeras salah satunya melewati zona penyangga, yang ia sebut tidak bisa diterima oleh Siprus Turki.
Ia juga mengkritik keras Siprus Yunani yang mengambil tindakan hukum atas penjualan properti di utara, menyebut langkah itu “jelas merusak hubungan kedua bangsa dan bertujuan melemahkan ekonomi serta pariwisata kami.”
Hak properti adalah isu sensitif di Siprus. Lonjakan pembangunan vila dan apartemen mewah di utara memicu otoritas hukum Siprus bersikap lebih tegas kepada pengembang dan agen properti, guna mencegah apa yang mereka sebut “perampasan ilegal” tanah Siprus Yunani.
Guterres mengatakan Tatar dan Christodoulides sepakat bertemu lagi akhir September saat Sidang Majelis Umum PBB, serta menggelar pertemuan informal lain sebelum akhir tahun.