Pemberi Pinjaman UK Menanti Keputusan Mahkamah Agung Soal Pembiayaan Otomotif

LONDON (AP) — Jutaan pengemudi di Britania Raya berhak mendapatkan kompensasi besar jika Mahkamah Agung memutuskan pada Jumat bahwa perjanjian sewa-beli tertentu ilegal.

Tiga hakim akan memutuskan legalitas pembayaran komisi tersembunyi kepada dealer mobil sebelum 2021.

Keputusan ini bisa berdampak besar pada sektor jasa keuangan, yang telah diguncang skandal dalam dekade terakhir, terutama terkait penjualan asuransi perlindungan pembayaran (PPI) yang tidak tepat.

Otoritas Jasa Keuangan (FSA) menyatakan hampir 99% dari sekitar 32 juta perjanjian pembiayaan mobil sejak 2007 melibatkan komisi untuk pialang.

Beberapa dealer mendapat komisi lebih besar jika berhasil mengenakan suku bunga lebih tinggi. Skema komisi diskresioner ini dilarang pada 2021, memicu gugatan dari tiga pengemudi.

Bank-bank seperti Lloyds telah menyisihkan dana besar untuk kompensasi jika kalah.

Keputusan Jumat menyusul putusan Pengadilan Banding pada Oktober yang menyatakan pembayaran diskresioner ilegal.

Pengadilan sebelumnya menemukan ketiga pengemudi—yang beli mobil sebelum 2021—tidak diberitahu cukup jelas bahwa dealer menerima komisi dari pemberi pinjaman, sehingga berhak kompensasi.

Dua pemberi pinjaman, FirstRand Bank dan Close Brothers, membawa kasus ke Mahkamah Agung, menyebut putusan sebelumnya "kesalahan fatal." FCA juga berpendapat putusan Pengadilan Banding "terlalu jauh."

Jika Mahkamah Agung memenangkan penggugat, banyak peminjam sebelum 2021 bisa dapat kompensasi. Jika tidak, ruang lingkup klaim akan sangat terbatas.

Ini bukan pertama kalinya pemberi pinjaman dituduh menjual produk secara keliru.

Bank-bank Inggris sebelumnya membayar miliaran pound terkait PPI—yang seharusnya menanggung cicilan jika peminjam sakit. Pengadilan memutuskan banyak orang tidak tahu atau tidak butuh asuransi tersebut.

MEMBACA  Gubernur Texas Greg Abbott Minta Perintah Pengadilan untuk Memecat Demokrat Teratas yang Kabur dalam Perselisihan soal Peta Pemilu