Tanzania telah melarang warga asing untuk memiliki dan mengoperasikan bisnis skala kecil, menimbulkan kekhawatiran dan penolakan dari negara tetangga Kenya.
Kebijakan baru ini melarang mereka beroperasi di 15 sektor termasuk transfer uang via ponsel, pemandu wisata, pertambangan skala kecil, pembelian hasil pertanian, salon kecantikan, toko suvenir, serta pendirian stasiun radio dan TV.
Menteri Perdagangan Selemani Jafo menjelaskan bahwa warga asing semakin terlibat di sektor informal yang seharusnya diisi oleh warga Tanzania.
Di dalam negeri, langkah ini umumnya disambut baik seiring kekhawatiran bahwa warga asing, termasuk dari Tiongkok, telah mengambil alih bisnis-bisnis kecil.
Tahun lalu, pedagang di distrik perbelanjaan Kariakoo, Dar es Salaam, melakukan mogok untuk memprotes pajak yang memberatkan dan persaingan tidak sehat dari pedagang Tiongkok.
“Kami menyambut keputusan ini karena melindungi mata pencaharian pedagang Tanzania,” kata Severine Mushi, ketua asosiasi pedagang Kariakoo, kepada koran Citizen.
Pelanggar berisiko didenda, dipenjara enam bulan, serta kehilangan visa dan izin kerja.
Jafo menambahkan, ia berharap larangan yang diumumkan Senin lalu juga akan mendorong warga asing berinvestasi di bisnis skala besar.
Namun, langkah ini memicu kemarahan di Kenya, dengan beberapa pihak berargumen bahwa hal ini melanggar perjanjian Komunitas Afrika Timur (EAC) yang menjamin kebebasan mobilitas dan perdagangan di antara delapan negara anggotanya.
Menteri Perdagangan Kenya Lee Kinyanjui meminta larangan dicabut, dengan alasan akan “merugikan” perekonomian kedua negara.
“Karenanya, demi semangat EAC, penting untuk mengadakan pertemuan bilateral guna menyelesaikan masalah ini,” tulis Kinyanjui dalam pernyataan Rabu lalu.
Ketua Komite Perdagangan Majelis Nasional Kenya Bernard Shinali memperingatkan bahwa langkah ini bisa memicu pembatasan timbal balik, dilaporkan Daily Nation.
“Banyak juga warga Tanzania yang bekerja di lokasi pertambangan kami,” katanya seperti dikutip koran tersebut.
“Jelas Tanzania sudah keterlaluan dan kita harus putus hubungan dengan mereka.”
Pengusaha perhotelan Kenya Mohammed Hersi juga mempertanyakan kebijakan Tanzania membatasi lapangan kerja bagi warga asing.
“Terkadang, penting untuk melihat gambaran besarnya… Proteksionisme tak akan pernah membuat negara maju,” tulisnya di X.
Banyak warga Kenya lain juga menyuarakan kekhawatiran di media sosial, menyebut kebijakan Tanzania sebagai tantangan besar bagi integrasi regional.
“Warga Tanzania bebas berbisnis kecil di Kenya tanpa hambatan. Jelas Tanzania tidak serius menjalankan EAC,” tulis seseorang di X.
Tanzania dan Kenya kerap mengalami ketegangan politik dan ekonomi.
Penerapan tarif protektif dan larangan impor Tanzania sebelumnya pernah dikritik mitra regionalnya.
Pada Mei lalu, Menteri Luar Negeri Kenya Musalia Mudavadi menyatakan sekitar 250.000 warga Kenya tinggal, bekerja, atau berbisnis di Tanzania, seraya menekankan pentingnya menjaga hubungan baik.
Pernyataannya disampaikan menyusul ketegangan diplomatik terkait perlakuan Tanzania terhadap warga Kenya yang datang ke Dar es Salaam untuk mengikuti persidangan kasus pengkhianatan pemimpin oposisi Tundu Lissu.
Beberapa dari mereka dideportasi, sementara aktivis Kenya Boniface Mwangi dan aktivis Uganda Agather Atuhaire sempat hilang sebelum dilaporkan mengalami penyiksaan dan pelecehan seksual.
Tanzania akan menggelar pemilu umum Oktober mendatang, dengan partai penguasa CCM diperkirakan tetap berkuasa.
Anda mungkin juga tertarik:
[Getty Images/BBC]
Kunjungi BBCAfrica.com untuk berita lebih lanjut dari benua Afrika.
Ikuti kami di Twitter @BBCAfrica, Facebook di BBC Africa atau Instagram di bbcafrica