Setahun setelah perang brutal pecah antara faksi-faksi rival dari pasukan keamanan Sudan, Prancis dan Jerman memimpin konferensi donor internasional di Paris pada hari Senin untuk mengumpulkan dana untuk bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.
Menteri Luar Negeri Prancis Stéphane Séjourné, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menjadi sorotan acara yang juga akan menampilkan kelompok bantuan yang bekerja di lapangan dan perwakilan dari negara-negara tetangga Sudan.
Perebutan kekuasaan berdarah sedang berlangsung antara pasukan Abdel Fattah al-Burha, seorang jenderal militer yang merupakan penguasa de facto Sudan, dan mantan deputinya Mohamed Hamdan Dagalo, yang memimpin Pasukan Dukungan Cepat (RSF).
Kedua jenderal merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada tahun 2021, namun kemudian berselisih atas rencana yang didukung secara internasional untuk transisi Sudan ke pemerintahan sipil. Integrasi RSF ke dalam pasukan bersenjata reguler menjadi isu yang sangat kontroversial.
Perebutan kekuasaan mereka atas Sudan telah memicu krisis pengungsi terbesar di dunia.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi memperkirakan lebih dari 8,6 juta orang telah melarikan diri dari rumah mereka ke bagian lain Sudan atau ke negara-negara tetangga; perkiraan lain menempatkan angka tersebut lebih dari 9 juta.
Hujan artileri, tembakan roket, dan serangan udara telah memengaruhi hampir setiap sudut negara Afrika itu, termasuk ibu kota yang sangat terpukul, Khartoum. Terjadi penurunan dramatis dalam situasi kemanusiaan, dengan kelaparan mengancam di beberapa daerah dan kekurangan obat-obatan dan barang-barang penting lainnya.
Amnesty International mengatakan tahun lalu bahwa pihaknya telah mendokumentasikan kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, termasuk korban warga sipil massal dalam serangan yang disengaja maupun tidak terkendali dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan gadis.
Pertemuan di Paris akan dimulai dengan konsultasi politik, di mana lebih dari 20 menteri diharapkan hadir, khususnya dari negara-negara tetangga Sudan, serta perwakilan dari organisasi internasional kunci.