Oleh Lisandra Paraguassu
BRASILIA (Reuters) – Brasil menganjurkan kekebalan bagi kepala negara yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian seperti Mahkamah Pidana Internasional (MPC), menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters, yang dapat mendukung kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT Kelompok 20 di Rio tahun ini.
MPC telah membahas kekebalan kepala negara sejak tahun 2007, dan belum jelas apakah keputusan dapat dicapai sebelum Brasil menjadi tuan rumah KTT pemimpin dari 20 ekonomi terbesar di dunia pada bulan November.
Namun, argumen tersebut dapat memungkinkan pemerintah Brasil untuk mengabaikan surat penangkapan yang dikeluarkan tahun lalu terhadap Putin oleh MPC di Den Haag, di mana Brasil merupakan pihak, berdasarkan tuduhan kejahatan perang terkait penculikan anak-anak Ukraina.
Presiden kiri Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mengatakan bulan September lalu dalam pertemuan G20 di New Delhi bahwa Putin tidak akan ditangkap jika ia menghadiri KTT Rio. Namun, ia mundur dari pernyataan tersebut di hadapan kritik luas, mengatakan keputusan ada di tangan pengadilan Brasil dan bukan pemerintahnya.
Rusia adalah pihak yang menandatangani MPC, namun meninggalkan perjanjian tersebut pada tahun 2016, setelah tindakan MPC terhadap invasi dan aneksasi Crimea pada tahun 2014. Rusia mengatakan tuduhan MPC terhadap Putin adalah absurd dan tanpa dasar.
Putin jarang bepergian ke luar negeri sejak MPC mencoba menangkapnya, melewatkan KTT kelompok ekonomi utama BRICS di Afrika Selatan tahun lalu dan KTT G20 di India.
Posisi Brasil dalam masalah ini disampaikan pada bulan November ke Komisi Hukum Internasional di Jenewa dan pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Folha de S. Paulo pada hari Senin.
Brasil berpendapat bahwa kekebalan kepala negara sangat penting untuk mempromosikan hubungan damai antara negara dengan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam konferensi diplomatik dan misi di negara asing.
\”Kekebalan pejabat negara dari yurisdiksi pidana asing sangat penting untuk memastikan kinerja fungsi mereka yang memadai,\” demikian bunyi dokumen tersebut. Kekebalan mencegah penggunaan sepihak yurisdiksi pidana terhadap pejabat tersebut.
Putusan MPC hanya boleh diterapkan pada negara yang menjadi pihak dalam Traktat Roma, Brasil berpendapat dalam dokumen tersebut, yang tidak menyebutkan Putin atau KTT G20.
(Laporan oleh Lisandra Paraguassu; Penulisan oleh Anthony Boadle; Pengeditan oleh Gareth Jones)