Pengadilan dunia memutuskan negara harus melindungi lautan dengan mengurangi emisi bahan bakar fosil saat negara kepulauan berjuang untuk bertahan hidup.
Sembilan negara kepulauan kecil telah memenangkan kasus perubahan iklim bersejarah di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), yang memutuskan bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kegiatan di laut harus melakukan lebih banyak untuk melindungi lautan dunia dari perubahan iklim.
Pengadilan menemukan (PDF) bahwa pihak yang menandatangani perjanjian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut bertanggung jawab untuk mencegah polusi laut juga termasuk emisi gas rumah kaca, yang merusak lautan dengan mengubah atmosfer bumi.
Negara-negara kepulauan telah meminta pengadilan untuk menjelaskan apa yang dianggap sebagai polusi laut dalam konvensi tersebut, di tengah naiknya permukaan laut, suhu laut yang meningkat, dan pengasaman laut yang disebabkan oleh bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca lainnya.
Gaston Browne, perdana menteri Antigua dan Barbuda, salah satu negara yang mengajukan kasus, mengatakan negara-negara kepulauan kecil “berjuang untuk bertahan hidup” karena emisi dari perusak besar.
“Beberapa akan menjadi tidak layak huni dalam waktu dekat karena kegagalan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca,” katanya. “Kami menuntut agar perusak utama menghormati hukum internasional dan menghentikan kerusakan yang merugikan kami sebelum terlambat.”
Konvensi tahun 1994, yang ditandatangani oleh 169 negara, sudah memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk melindungi lingkungan laut dari zat-zat pencemar, termasuk minyak dari kapal, namun keputusan pengadilan tersebut mengakui bahwa emisi atmosfer juga merusak lautan.
Pengadilan memutuskan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk bertindak, mencatat “resiko tinggi terhadap kerusakan serius dan tidak dapat dibalikkan terhadap lingkungan laut.”
Komisi Negara-Negara Kecil Kepulauan tentang Perubahan Iklim dan Hukum Internasional (COSIS), yang mengajukan kasus atas nama sembilan negara, menyambut baik pendapat hukum dari pengadilan dunia sebagai “kemenangan hukum yang luar biasa”.
“[Pengadilan membuat] sejarah dengan memberikan pendapat hukum pertama tentang perubahan iklim dan lautan,” kata COSIS.
Penari dari Pusat Seni Budaya Pasifik Matavai berpartisipasi dalam unjuk rasa perubahan iklim di Sydney, Australia [Dan Himbrechts/EPA-EFE]
Negara-negara kepulauan telah berjuang untuk tindakan lebih tegas terhadap perubahan iklim selama beberapa dekade dan melawan disinformasi yang disebarluaskan oleh perusahaan bahan bakar fosil.
Sembilan negara yang bergabung dalam kasus COSIS adalah Antigua dan Barbuda, Niue, Palau, St Kitts dan Nevis, St Lucia, St Vincent dan Grenadines, Tuvalu, dan Vanuatu, yang tahun lalu mengalami dua badai Kategori 4 dalam waktu 24 jam.
Di samping badai yang lebih parah dan sering, negara-negara kepulauan juga menghadapi perubahan yang lebih gradual akibat perubahan iklim, seperti hilangnya kebun sayur ketika air laut asin bercampur dengan air tanah.
Eselealofa Apinelu, yang mewakili pulau Pasifik Selatan Tuvalu, mengatakan pendapat Selasa membuat jelas bahwa semua negara secara hukum diwajibkan melindungi lingkungan laut, dan negara lain, dari ancaman eksistensial perubahan iklim.
Dia menyebutnya “langkah penting pertama dalam menuntut pertanggungjawaban perusak utama”.
Perahu nelayan mengumpulkan minyak dengan penangkal di perairan Chandeleur Sound setelah tumpahan minyak Deepwater Horizon BP pada tahun 2010 [File: Eric Gay/AP]
Kasus ITLOS hanya satu dari beberapa upaya internasional yang sedang berlangsung untuk mengatasi pencemaran bahan bakar fosil terhadap lautan.
Bahan bakar bunker kotor yang digunakan oleh kapal kargo semakin mendapat perhatian dari Organisasi Maritim Internasional (IMO), sementara Perjanjian Plastik Global yang direncanakan akan mengatasi pencemaran plastik dan mikroplastik.