Microsoft menyatakan kampanye cyber-spionase ‘berisiko tinggi’ bagi kedutaan asing, diplomat, dan kelompok lain di Moskow.
Microsoft menuduh salah satu unit cyber-spionase utama pemerintah Rusia menggunakan malware untuk menyerang kedutaan dan organisasi diplomatik di Moskow dengan memanfaatkan penyedia layanan internet lokal.
Dalam sebuah posting blog pada Kamis, Microsoft Threat Intelligence menyebutkan kampanye oleh Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) “telah berlangsung setidaknya sejak 2024”.
Upaya ini “menimbulkan risiko tinggi bagi kedutaan asing, entitas diplomatik, dan organisasi sensitif lainnya yang beroperasi di Moskow, terutama bagi mereka yang bergantung pada penyedia internet lokal,” kata Microsoft.
Analisis ini untuk pertama kalinya mengonfirmasi bahwa FSB melakukan cyber-spionase di tingkat ISP, menurut temuan Microsoft.
“Artinya, personel diplomatik yang menggunakan layanan ISP atau telekomunikasi lokal di Rusia sangat mungkin menjadi target [kampanye] dalam layanan tersebut,” tulis posting blog itu.
Microsoft melacak dugaan kampanye cyber-spionase FSB yang pada Februari menargetkan kedutaan asing tak disebutkan namanya di Moskow.
Aktivitas FSB memfasilitasi pemasangan backdoor khusus di komputer target, yang bisa digunakan untuk memasang malware tambahan serta mencuri data, ujar Microsoft.
Temuan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari Washington agar Moskow setuju gencatan senjata dalam perang di Ukraina, serta janji negara-negara NATO untuk menambah anggaran pertahanan terkait kekhawatiran mereka terhadap Rusia.
Microsoft tidak menyebutkan kedutaan mana yang menjadi target kampanye FSB.
Kementerian Luar Negeri AS maupun diplomat Rusia tidak menanggapi permintaan komentar dari kantor berita Reuters.
Rusia telah membantah melakukan operasi cyber-spionase. Tidak ada tanggapan segera dari Moskow terkait laporan Microsoft pada Kamis.
Unit peretasan yang terkait aktivitas ini, yang dilacak Microsoft sebagai “Secret Blizzard” dan dikategorikan pihak lain sebagai “Turla”, telah meretas pemerintah, jurnalis, dan lainnya selama hampir 20 tahun, menurut pernyataan pemerintah AS pada Mei 2023.