Pakistan dan Bangladesh diprediksi akan menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk di bidang perdagangan, seiring dengan semakin membaiknya hubungan bilateral kedua negara.
Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat dan politikus tinggi Bangladesh, termasuk penasihat urusan luar negeri, Touhid Hossain. Hal ini dilakukan saat kedua negara Asia Selatan tersebut berupaya mereset hubungan di tengah memburuknya hubungan Dhaka dengan India.
Dar terbang ke Bangladesh pada hari Sabtu, menjadikannya pejabat Pakistan paling senior yang mengunjungi Dhaka sejak tahun 2012. Islamabad menyebut kunjungan ini sebagai momen ‘bersejarah’ dan ‘tonggak penting dalam hubungan Pakistan-Bangladesh’.
Hubungan antara Dhaka dan Islamabad telah mulai membaik sejak pemberontakan massal di Bangladesh yang menggulingkan Sheikh Hasina dari jabatan perdana menteri pada Agustus tahun lalu, yang membuatnya lari ke New Delhi. Hasina dianggap lebih pro-India.
Kunjungan Dar terjadi beberapa hari setelah kedua negara dikabarkan melonggarkan pembatasan visa untuk perjalanan antara keduanya.
Pakistan dan Bangladesh diantisipasi akan menandatangani beberapa perjanjian, termasuk mengenai perdagangan, pada hari Minggu. Kedua negara telah memulai perdagangan laut tahun lalu, dan memperluas perdagangan antarpemerintah pada bulan Februari.
“Kedua belah pihak membahas cara-cara untuk mempromosikan kerja sama ekonomi dan perdagangan, dengan fokus khusus pada peningkatan perdagangan dan peningkatan konektivitas,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan di X setelah Dar dan Menteri Perdagangan Jam Kamal Khan bertemu dengan penasihat perdagangan Bangladesh, Sheikh Bashiruddin, pada Minggu pagi.
Terdapat juga rencana untuk memulai penerbangan langsung Dhaka-Karachi, dengan maskapai penerbangan lokal sedang mengupayakan persetujuannya, sebagaimana dilaporkan surat kabar Bangladesh The Daily Star.
Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa Dar juga akan bertemu pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus.
Dalam konferensi pers di Komisi Tinggi Pakistan di Dhaka pada hari Sabtu, Dar menekankan ‘keinginan kuat negaranya untuk membangun hubungan yang kooperatif dan berorientasi masa depan dengan Bangladesh’.
Bangladesh’s Foreign Secretary Asad Alam Siam (R) receives Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar (L) at the Dhaka airport [Handout/Bangladesh’s Ministry of Foreign Affairs via AFP]
‘Lebih Aktif dan Kuat’
Diplomat tinggi Pakistan tersebut juga menemui para delegasi politik Bangladesh, termasuk dari partai Jamaat-e-Islami, yang menentang pemisahan Pakistan untuk membentuk Bangladesh pada tahun 1971.
“Kami membahas cara untuk lebih meningkatkan hubungan dengan negara Muslim yang bersaudara [Pakistan] di masa mendatang dan bagaimana membuat aliansi regional [South Asian Association for Regional Cooperation] menjadi lebih aktif dan kuat,” ujar wakil pemimpin Jamaat-e-Islami Syed Abdullah Muhammad Taher kepada para wartawan usai pertemuan.
Dar juga bertemu dengan para pemimpin Partai Warga Nasional (National Citizen Party/NCP) yang baru dibentuk, yang memimpin pemberontakan tahun lalu, serta pimpinan Partai Nasionalis Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party/BNP).
Pada hari Jumat, para komandan militer puncak dari kedua negara bertemu di Pakistan.
Sehari sebelumnya, Menteri Pakistan Khan mengadakan pembicaraan di Dhaka, di mana ia menyetujui pembentukan komisi bersama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.
Militer Pakistan dituduh melakukan kekejaman yang meluas selama perang 1971, ketika Pakistan Timur memisahkan diri untuk membentuk Bangladesh. Ratusan ribu jiwa tewas – perkiraan Bangladesh menyebutkan angka juta-an – dan banyak orang di Dhaka masih meminta Islamabad meminta maaf atas pembunuhan tersebut.
Pasca 1971, Bangladesh sangat bergantung pada India, yang hampir mengelilingi negara dengan 170 juta penduduk ini.
Namun, Yunus menuntut India untuk menyerahkan kembali Hasina, yang hingga kini terus menolak untuk menghadiri persidangannya atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dhaka menuduh India bulan ini mendukung partai Liga Awami Hasina yang kini dinyatakan terlarang. Tuduhan tersebut ditolak oleh New Delhi, dengan menyatakan bahwa India “tidak mengizinkan aktivitas politik terhadap negara lain dilakukan” dari wilayahnya.