Menteri keuangan baru Inggris menuduh pemerintah sebelumnya menyembunyikan keadaan keuangan negara saat dia bersiap untuk memberikan pidato di Parlemen yang diperkirakan akan meletakkan dasar untuk pemotongan belanja dan kenaikan pajak.
Dalam kutipan pidatonya yang dirilis pada Minggu malam, Rachel Reeves mengaku terkejut dengan skala masalah yang dia temui setelah tinjauan departemen demi departemen belanja publik yang dipesan segera setelah dia mulai menjabat tiga minggu yang lalu.
Meskipun kutipan tersebut tidak mencantumkan angka, diperkirakan Reeves akan menguraikan defisit 20 miliar poundsterling ($26miliar) dalam keuangan publik.
“Saatnya untuk jujur dengan publik dan memberi tahu mereka kebenaran,” kata Reeves kepada Dewan Rakyat.
“Pemerintah sebelumnya menolak untuk mengambil keputusan sulit. Mereka menyembunyikan keadaan sebenarnya dari keuangan publik. Dan kemudian mereka melarikan diri.”
Partai Buruh yang berhaluan kiri dari Perdana Menteri Keir Starmer memenangkan kemenangan pemilu telak awal bulan ini, mengakhiri 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif.
Selama kampanye, para kritikus menuduh kedua partai tersebut melakukan “konspirasi diam” atas skala tantangan keuangan yang dihadapi pemerintah berikutnya.
Buruh berjanji selama kampanye bahwa mereka tidak akan menaikkan pajak bagi “orang yang bekerja”, mengatakan kebijakan mereka akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan menghasilkan pendapatan tambahan yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Sementara itu, Konservatif berjanji pemotongan pajak lebih lanjut pada musim gugur jika mereka kembali ke jabatan.
Sebagai bukti bahwa pemerintah sebelumnya tidak jujur tentang tantangan yang dihadapi Inggris, kantor Starmer menyoroti komentar terbaru mantan kepala Keuangan Jeremy Hunt yang mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan bisa memotong pajak tahun ini jika Konservatif kembali berkuasa.
Komentar itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan BBC di mana Hunt juga menuduh Buruh membesar-besarkan situasi untuk membenarkan kenaikan pajak sekarang bahwa mereka telah memenangkan pemilu.
“Alasan kita mendapatkan semua spin tentang warisan ekonomi yang mengerikan ini karena Buruh ingin menaikkan pajak,” kata Hunt pada 21 Juli.
“Jika mereka ingin menaikkan pajak, semua angka sudah sangat jelas sebelum pemilu … Mereka seharusnya jujur dengan publik Inggris.”
Kutipan pidato Reeves tidak menyebutkan kenaikan pajak potensial, meskipun analis berspekulasi bahwa langkah-langkah semacam itu tidak akan diperkenalkan sampai pemerintah mengumumkan anggaran mereka nanti tahun ini.
Sebaliknya, Reeves fokus pada upaya mengendalikan pengeluaran, mengatakan sebuah kantor baru akan segera mulai mengidentifikasi “pengeluaran yang tidak perlu”.
Dia juga berencana untuk menghentikan pengeluaran non-esensial pada konsultan dan menjual properti berlebih.
Meskipun Reeves belum memublikasikan rincian auditnya, kantor Starmer pada Minggu merilis ringkasan dari apa yang diungkapkannya.
Temuan tersebut membuat pemerintah menuduh Konservatif membuat komitmen pendanaan signifikan untuk tahun keuangan ini “tanpa mengetahui dari mana uangnya akan datang”.
Pemerintah berargumen bahwa militer telah “dihancurkan” pada saat ancaman global meningkat dan Layanan Kesehatan Nasional “rusak”, dengan sekitar 7,6 juta orang menunggu perawatan.
Dan meskipun miliaran dihabiskan untuk mengurus para imigran dan melawan geng kriminal yang membawa imigran menyeberangi Selat Inggris dengan perahu karet berbahaya, jumlah orang yang menyeberangi tetap meningkat, kata kantor Starmer.
Sebanyak 15.832 orang telah menyeberangi Selat dengan perahu kecil sepanjang tahun ini, 9 persen lebih banyak dari periode yang sama pada 2023.
“Penilaian ini akan menunjukkan bahwa Inggris bangkrut dan hancur – mengungkapkan kekacauan yang politik populis buat pada ekonomi dan layanan publik,” kata Downing Street dalam sebuah pernyataan.
Kesulitan yang dihadapi pemerintah seharusnya tidak mengejutkan, menurut Institute for Fiscal Studies, sebuah lembaga pemikir independen yang fokus pada kebijakan ekonomi Inggris.
Pada awal kampanye pemilu, lembaga itu mengatakan bahwa Inggris berada dalam posisi fiskal yang sulit dan pemerintah baru harus menaikkan pajak, memotong pengeluaran, atau melonggarkan aturan tentang pinjaman publik.
“Bagi sebuah partai untuk masuk ke jabatan dan kemudian menyatakan bahwa segalanya ‘lebih buruk dari yang diharapkan’ akan menjadi tidak jujur,” kata IFS pada 25 Mei.
“Pemerintah berikutnya tidak perlu masuk ke jabatan untuk ‘membuka buku’. Buku-buku itu dipublikasikan secara transparan dan tersedia untuk semua orang memeriksanya.”
