Menteri Kehakiman Ukraina, German Galushchenko, ditangguhkan dari jabatannya menyusul tuduhan keterlibatan dalam skandal korupsi yang menjerat perusahaan energi nuklir negara, Energoatom, semasa ia masih menjabat sebagai menteri energi. Perdana Menteri Yulia Svyrydenko mengumumkan penangguhan tersebut pada Rabu, dan tugasnya untuk sementara akan dijalankan oleh Wakil Menteri Kehakiman untuk Integrasi Eropa, Lyudmyla Sugak.
Galushchenko, yang memimpin kementerian energi selama empat tahun sebelum berpindah ke Kementerian Kehakiman pada Juli lalu, dituduh ikut serta dalam skema pencucian uang yang melibatkan dana dari Energoatom. Media Ukraina, Pravda, melaporkan bahwa otoritas antikorupsi telah menggrebek kantor Galushchenko pada hari Senin.
Dalam sebuah pernyataan, Galushchenko menyatakan telah berkoordinasi dengan perdana menteri dan sepakat bahwa penangguhannya adalah langkah yang tepat sementara ia membela diri di pengadilan. “Sebuah keputusan politik harus diambil, dan setelah itu semua detail bisa diselesaikan,” ujarnya. “Saya yakin penangguhan selama proses penyelidikan adalah skenario yang beradab dan benar. Saya akan membela diri di pengadilan dan membuktikan posisi saya.”
Menurut Kejaksaan Khusus Antikorupsi (SAPO), skema senilai sekitar $100 juta yang diduga ini diorganisir oleh pengusaha Timur Mindich, sekutu dekat Presiden Volodymyr Zelenskyy. Investigasi SAPO menunjukkan bahwa Galushchenko membantu Mindich mengelola aliran keuangan ilegal di sektor energi, sementara kontraktor yang bekerja dengan Energoatom dipaksa membayar suap sebesar 10 hingga 15 persen untuk menghindari pembatalan kontrak atau penundaan pembayaran.
Tuduhan suap di sektor energi ini menjadi sorotan sensitif di Ukraina, di mana sebagian besar wilayahnya mengalami pemadaman listrik harian yang berkepanjangan akibat serangan Rusia terhadap infrastruktur energi. Skandal ini juga berpotensi menjadi tantangan bagi proses keanggotaan Ukraina di Uni Eropa, di mana pemberantasan korupsi tetap menjadi prasyarat utama.
Dalam pidatonya pada Senin, Presiden Zelenskyy mendesak adanya kerjasama penuh dengan penyelidikan antikorupsi dan menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat harus dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini disampaikan beberapa bulan setelah rencananya untuk membatasi otonomi lembaga antikorupsi utama, SAPO dan Biro Antikorupsi Nasional, dibatalkan menyusul gelombang protes masyarakat.