Joseph Kabila sedang mengunjungi kota Goma di timur, yang telah diduduki oleh pemberontak, setelah kekebalannya dicabut.
Mantan Presiden Joseph Kabila telah kembali ke Republik Demokratik Kongo, hanya beberapa hari setelah ia kehilangan imunitasnya di tengah tuduhan bahwa ia membantu pemberontak bersenjata yang berperang di timur DRC, menurut kantor berita Reuters dan AFP.
Kabila, pada Kamis, mengunjungi kota Goma di timur, yang sebelumnya direbut oleh milisi M23 yang didukung Rwanda bersama beberapa wilayah lain di bagian timur negara yang kaya sumber daya ini awal tahun ini.
Tim jurnalis AFP menyaksikan Kabila bertemu dengan tokoh agama setempat didampingi juru bicara M23 Lawrence Kanyuka, tanpa memberikan pernyataan.
Mengutip tiga sumber tak dikenal yang dekat dengan Kabila, Reuters juga melaporkan bahwa mantan presiden tersebut mengadakan pembicaraan dengan warga lokal di Goma.
Kunjungan ini terjadi meskipun mantan presiden menghadapi kemungkinan diadili atas tuduhan makar terkait dukungannya terhadap M23.
Awal bulan ini, Senat DRC memutuskan mencabut kekebalan Kabila, membuka jalan untuk penuntutan terhadapnya.
Mantan presiden, yang telah mengasingkan diri sejak 2023, membantah tuduhan itu dan menyebut dakwaan terhadapnya sebagai “keputusan sembarangan dengan kecerobohan yang mengherankan.”
Pada Kamis, salah satu anggota rombongan Kabila mengatakan kepada AFP bahwa meskipun tidak ada aliansi resmi antara partainya dan M23, keduanya memiliki “tujuan yang sama” untuk mengakhiri pemerintahan Presiden Felix Tshisekedi.
PBB dan pemerintah DRC menyatakan Rwanda telah mendukung M23 dengan senjata dan pasukan—tuduhan yang dibantah oleh negara tetangga itu.
Kekerasan yang kembali muncul ini memicu kekhawatiran akan memicu konflik besar-besaran, mirip dengan perang yang dialami DRC pada akhir 1990-an, melibatkan beberapa negara Afrika dan menewaskan jutaan orang.
Berdasarkan PBB, pertempuran saat ini telah mengungsikan sekitar 700.000 orang tahun ini.
Pada Selasa, Amnesty International menuduh M23 melakukan pelanggaran terhadap warga sipil di wilayah yang dikuasainya, “termasuk penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan paksa.”
“Tindakan ini melanggar hukum kemanusiaan internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” kelompok tersebut menyatakan dalam sebuah pernyataan.
M23 menyatakan tujuannya adalah melindungi kelompok etnis minoritas dari pemerintah di Kinshasa.