MEXICO CITY (AP) — Mahkamah Agung pertama Meksiko yang terpilih secara demokratis akan dilantik pada Senin, dan para pengamat akan mencermati dengan seksama apakah lembaga peradilan ini akan menegaskan kemandiriannya dari partai penguasa yang menyelenggarakan pemilihan yudisial pertama di negara itu.
Hanya tiga dari sembilan hakim agung yang memiliki pengalaman di pengadilan tinggi, sisanya merupakan wajah baru, termasuk presiden mahkamah yang baru, Hugo Aguilar, seorang pengacara yang membaktikan kariernya membela hak-hak masyarakat Adat.
Gagasan pemilihan yudisial ini berasal dari mantan Presiden Andrés Manuel López Obrador, yang kerap bersitegang dengan para hakim yang menentang agendanya. Ia berargumen bahwa hakim yang dipilih rakyat akan lebih akuntabel dan kurang korup. Para kritikus menyatakan bahwa memilih hakim berisiko memolitisasi lembaga peradilan.
Pemilihan ini seharusnya bersifat nonpartisan, tetapi terdapat insiden dimana brosur suara didistribusikan yang mengidentifikasi kandidat yang terkait dengan partai berkuasa. Banyak pemilih yang kewalahan dengan 7.700 kandidat yang memperebutkan lebih dari 2.600 posisi yudisial.
Namun, Mahkamah Agung akan mendapat perhatian khusus. Lembaga ini sebelumnya sempat menjadi penyeimbang bagi López Obrador yang populer, yang partainya, Morena, kini juga memegang mayoritas di kedua kamar Kongres.
“Jika mahkamah ingin memastikan kemandiriannya, mereka tidak boleh memutus secara partisan hanya untuk mendukung posisi pemerintah,” ujar Juanita Goebertus, Direktur Human Rights Watch untuk kawasan Amerika. “Mereka harus mendasarkan putusannya pada hukum.”
Mahkamah ini memiliki hampir 1.400 kasus yang tertunda. Berikut adalah beberapa yang mencolok:
Penahanan Praperadilan Wajib
Isu ini telah mendatangkan kritik internasional yang luas terhadap Meksiko. López Obrador memperluas cakupan kejahatan yang membuat seseorang secara otomatis ditahan menunggu persidangan, termasuk untuk beberapa kejahatan non-kekerasan. Kebijakan ini tampaknya melanggar perjanjian internasional yang telah ditandatangani Meksiko.
Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB dan Pengadilan HAM Antar-Amerika termasuk di antara lembaga yang menyerukan Meksiko untuk mencabut kebijakan tersebut.
Pemerintah Meksiko menyatakan bahwa ini adalah alat yang diperlukan untuk memberantas aktivitas kriminal dan melindungi para hakim.
Namun, di negara dimana kasus dapat berlarut-larut selama bertahun-tahun tanpa persidangan yang mencapai kesimpulan dan hanya satu dari lima tertuduh yang divonis bersalah, para kritikus mengatakan kebijakan ini melanggar hak mereka. Empat dari setiap sepuluh orang di penjara Meksiko belum divonis pada tahun 2023, menurut sensus Sistem Penitencier Federal dan Negara Bagian.
Mahkamah Agung sebelumnya menolak untuk mengangkat kasus ini di hari-hari terakhir masa jabatannya.
Akses Aborsi
Meskipun mahkamah sebelumnya membuat putusan bersejarah pada tahun 2021 dan 2023 untuk memperluas akses aborsi, mahkamah yang baru kemungkinan besar harus mempertimbangkan tantangan terhadap negara bagian yang masih mencantumkan aborsi sebagai kejahatan dalam kitab hukum pidana mereka.
Putusan tahun 2023 membatalkan semua sanksi pidana federal, dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran unconstitusional terhadap hak asasi perempuan. Namun, dalam sistem hukum Meksiko, putusan tersebut tidak berlaku untuk undang-undang negara bagian, yang harus diubah satu per satu negara bagian.
Ana Cárdenas, direktur proyek peradilan di Meksiko untuk World Justice Project, mengatakan bahwa ketidakpastian akan terjadi mengenai apakah mahkamah baru akan mempertahankan penalaran hukum yang sama dengan tahun-tahun terakhir tentang isu ini hingga para hakim agung mengangkat kasus-kasus tersebut.
Hak-Hak Transgender
Mahkamah sebelumnya telah menjatuhkan putusan yang memperluas hak-hak transgender, misalnya dengan memutuskan bahwa kantor catatan sipil harus mengizinkan orang transgender untuk mengubah gender mereka di akta kelahiran melalui prosedur administratif tanpa harus menghadap hakim.
Mahkamah memperluas hak tersebut kepada anak-anak pada tahun 2022. Namun menurut Human Rights Watch, hanya tujuh dari 32 negara bagian di Meksiko yang mengizinkan anak-anak untuk memodifikasi dokumen identitas mereka agar mencerminkan identitas gender yang mereka rasakan.
Konsesi Pertambangan
Pada tahun 2023, partai penguasa Meksiko memaksakan perubahan pada undang-undang yang mengatur sektor pertambangan melalui Kongres dengan debat yang sangat minim atau tanpa debat sama sekali.
Perubahan tersebut mencakup pengurangan masa konsesi maksimum dari 50 menjadi 30 tahun, dan menghukum spekulasi dengan mengizinkan otoritas membatalkan konsesi jika tidak ada pekerjaan yang dilakukan di dalamnya dalam waktu dua tahun.
Industri pertambangan, yang sebagian besar dimiliki asing, telah menuai keluhan karena kerusakan ekologis, spekulasi, dan fakta bahwa komunitas di sekitar tambang tetap menjadi salah satu yang termiskin di Meksiko.
Tantangan terhadap perubahan tersebut menanti mahkamah yang baru.
____
Ikuti liputan AP tentang Amerika Latin dan Karibia di https://apnews.com/hub/latin-america