Mahkamah Agung AS setuju meninjau apakah hukum negara bagian bisa melarang atlet transgender berkompetisi di olahraga perempuan.
Kasus ini terkait hukum di Idaho dan West Virginia, di mana dua siswa transgender menangkan putusan pengadilan rendah yang memperbolehkan mereka terus berlomba.
Keputusan mahkamah tertinggi ini bisa berdampak besar di seluruh negeri.
Hal ini muncul dua minggu setelah pengadilan dengan mayoritas konservatif menegakkan hukum Tennessee yang melarang perawatan transisi gender untuk remaja – sebuah keputusan yang menurut beberapa aktivis menjadi pukulan berat bagi hak transgender di AS.
Mahkamah Agung akan meninjau kasus Becky Pepper-Jackson (15) dan Lindsay Hecox (24), yang sukses menggugat larangan di West Virginia dan Idaho dengan argumen bahwa hukum itu diskriminatif.
Idaho adalah negara bagian pertama yang mengesahkan hukum melarang atlet transgender ikut serta di cabang olahraga perempuan. Sejak itu, dua lusin negara bagian lain mengikuti.
Hecox, seorang pelari jarak jauh, menggugat hukum Idaho pada 2020 tak lama setelah disahkan. Dia kemudian dapat injunksi dari pengadilan distrik dan banding.
Pembuat hukum negara bagian Barbara Ehardt, yang mengajukan aturan tersebut, bilang saat itu bahwa ini akan memastikan "laki-laki tidak bisa menggantikan posisi perempuan di olahraga karena itu tidak adil."
Tapi dalam putusan banding, tiga hakim menyatakan hukum Idaho melanggar hak konstitusional dan negara bagian "gagal" buktikan bahwa aturan ini melindungi "kesetaraan gender dan peluang bagi atlet perempuan."
Jaksa Agung West Virginia John McCuskey mendukung intervensi Mahkamah Agung.
"Warga West Virginia tahu tidak adil membiarkan atlet pria berlawan perempuan; makanya kami sahkan hukum masuk akal ini untuk mempertahankan olahraga perempuan," katanya.
Joshua Block dari American Civil Liberties Union (ACLU), yang mewakili para atlet, bersikukuh bahwa pengadilan rendah benar memblokir "hukum diskriminatif."
"Melarang anak-anak ikut olahraga sekolah hanya karena mereka transgender hanya akan membuat sekolah kita lebih tidak aman dan menyakitkan bagi semua pemuda," ujarnya.
Putusan Mahkamah Agung dalam isu ini kemungkinan memengaruhi negara bagian lain yang punya larangan serupa.
Di tingkat federal, Presiden Donald Trump tandatangani perintah eksekutif awal tahun ini yang bertujuan melarang perempuan dan remaja transgender ikut tim olahraga perempuan.
Mahkamah Agung akan dengar gugatan pada masa sidang berikutnya, dimulai Oktober. Tanggal sidang belum ditetapkan.