Putusan ini membuatnya dapat ditangkap dan melarangnya mencalonkan diri dalam pemilu legislatif Buenos Aires mendatang.
Mahkamah Agung Argentina menegaskan hukuman enam tahun penjara atas mantan Presiden Cristina Fernandez de Kirchner terkait tuduhan korupsi.
Keputusan pada Selasa tersebut, yang secara permanen melarang politisi kontroversial berusia 72 tahun itu dari jabatan publik dan memungkinkan penangkapannya, memicu massa pendukungnya memblokir jalan-jalan di Buenos Aires sebagai bentuk protes.
Mantan presiden sayap kiri itu mengecam putusan tersebut, menyatakan para hakim pengadilan bertindak demi kepentingan kelompok ekonomi kuat.
“Mereka cuma tiga boneka yang tunduk pada kekuasaan jauh di atas mereka,” katanya di hadapan pendukung di luar markas partainya di Buenos Aires, merujuk pada pemerintahan rivalnya, Presiden Javier Milei.
“Ini adalah kekuasaan ekonomi terkonsentrasi dari pemerintah Argentina.”
Milei, seorang libertarian yang sangat menentang kebijakan belanja besar-besaran ala Fernandez de Kirchner—yang dituding sebagai penyebab ketidakstabilan ekonomi dan inflasi melonjak—menyambut baik putusan tersebut.
“Keadilan. Tamat,” tulisnya di X.
‘Banyak bukti’
Fernandez de Kirchner, yang menggantikan suaminya Nestor Kirchner sebagai presiden pada 2007 dan berkuasa hingga 2015, telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan federal pada 2022 karena mengarahkan kontrak pekerjaan publik tidak wajar kepada seorang kawannya selama masa kekuasaannya bersama suami.
Ia menuduh vonis itu bermotif politik dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
Tapi para hakim menolak banding Fernandez de Kirchner, menulis dalam resolusi bahwa hukumannya “tak lain untuk… melindungi sistem republik dan demokrasi kita,” menurut laporan kantor berita Associated Press.
“Vonis yang dijatuhkan pengadilan sebelumnya didasarkan pada bukti yang melimpah,” tulis para hakim, dikutip AFP.
Putusan ini mengukuhkan vonis dan bandingnya, serta mungkin mengakhiri karier politik panjangnya, hanya beberapa hari setelah ia meluncurkan kampanye untuk pemilu legislatif Buenos Aires pada September.
Mantan presiden itu memiliki waktu lima hari untuk menyerahkan diri ke otoritas, meski pengacaranya meminta ia menjalani hukuman tahanan rumah karena usianya, menurut AP.
Ancaman penangkapan memobilisasi pendukungnya. Daniel Dragoni, anggota dewan dari Buenos Aires, mengatakan ia “hancur” oleh keputusan itu tapi berjanji gerakan politik kirinya akan “kembali, seperti biasa.”
Tapi sejarawan Sergio Berensztein memperkirakan seruan pembebasannya hanya sementara dan berdampak terbatas.
“Dia bukan Cristina tahun 2019,” katanya.