Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, telah membela pengadilan yang menjatuhkan hukuman lebih dari 27 tahun penjara kepada pendahulunya, Jair Bolsonaro, atas dakwaan merencanakan kudeta.
Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan dalam *The New York Times*, Lula menampilkan deskripsi Presiden AS Donald Trump yang menyebut pengadilan tersebut sebagai “*witch hunt*” dengan menyatakan bahwa itu adalah “keputusan bersejarah yang menjaga institusi kita dan negara hukum demokratis”.
Pemimpin Brasil itu menyatakan ia menulis esai untuk menjalin dialog terbuka dan jujur dengan Presiden AS Donald Trump, yang telah memberlakukan tarif impor 50% pada produk-produk Brasil.
Lula menyebut kenaikan tarif tersebut “tidak hanya keliru tetapi juga tidak logis”.
Dia mengatakan bahwa selama 15 tahun terakhir AS telah “mengakumulasi surplus sebesar $410 miliar (£302 miliar) dalam perdagangan bilateral barang dan jasa”, serta menambahkan bahwa keputusan memberlakukan tarif hanya bisa bersifat politis.
“Pemerintah AS menggunakan tarif dan *Magnitsky Act* untuk mencari kekebalan hukum bagi mantan Presiden Jair Bolsonaro,” tulis Lula, merujuk pada sanksi yang diterapkan AS terhadap hakim agung yang memimpin persidangan melawan Bolsonaro.
Persidangan berakhir pada Kamis lalu ketika empat dari lima hakim agung di panel yang ditugaskan mengadili Bolsonaro menyatakan dia bersalah atas semua lima dakwaan yang dihadapinya. Mayoritas sederhana diperlukan untuk menghukumnya.
Bolsonaro dijatuhi hukuman 27 tahun dan 3 bulan penjara – hukuman yang menurut pengacaranya akan diajukan banding.
Trump menyatakan vonis tersebut “sangat mengejutkan” dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan bahwa AS akan “memberikan respons yang sesuai atas *witch hunt* ini”.
Dalam artikel *New York Times*-nya, Lula bersikeras bahwa pengadilan itu “bukan sebuah ‘*witch hunt*'”.
“Putusan tersebut adalah hasil dari proses persidangan yang dilakukan sesuai dengan Konstitusi Brasil 1988, yang diberlakukan setelah dua dekade perjuangan melawan kediktatoran militer,” tulisnya, mengingatkan para pembaca bahwa demokrasi Brasil dipulihkan pada tahun 1985 setelah 20 tahun pemerintahan militer.
Lula juga menyangkal tuduhan pemerintah Trump bahwa sistem peradilan Brasil telah menyasar dan menyensor firma-firma teknologi AS.
Presiden Brasil itu mengatakan bahwa pengadilan di negaranya benar dalam mengatur internet dan bahwa perusahaan-perusahaan AS tidak diperlakukan secara tidak adil.
Dia mengakhiri esainya dengan berbicara langsung kepada Presiden Trump, mengatakan bahwa Brasil tetap terbuka untuk merundingkan “apa pun yang dapat membawa manfaat bersama”, tetapi memperingatkan Trump bahwa “demokrasi dan kedaulatan Brasil bukanlah sesuatu yang bisa ditawar”.