Polisi Afrika Selatan telah menangkap lebih dari 900 orang selama aksi protes anti-imigran yang terjadi di seluruh negeri. Sebagian besar protes berlangsung damai, namun ada juga yang berubah menjadi kerusuhan, toko-toko dijarah, dan satu orang tewas tertembak.
Aksi demonstrasi pada Selasa lalu itu diselenggarakan oleh koalisi lebih dari 20 kelompok masyarakat sipil, termasuk gerakan March and March. Mereka memperingati apa yang disebut sebagai “batas waktu” tidak resmi bagi imigran tanpa dokumen untuk meninggalkan negara tersebut.
Dari 120 unjuk rasa yang digelar di seluruh Afrika Selatan, 108 berlangsung damai, sementara 12 lainnya harus bisa ditangani polisi. Hal ini disampaikan Wakil Komisaris Polisi Nasional Tebello Mosikili dalam konferensi pers pada Rabu.
Mosikili menjelaskan, alasan penangkapan berkisar dari kekerasan di muka umum dan perampokan, hingga pelanggaran imigrasi. Provinsi Western Cape mencatat jumlah penangkapan tertinggi, yaitu 215 orang, disusul Eastern Cape dengan 208 orang.
Juru bicara kepresidenan menyatakan Presiden Cyril Ramaphosa telah mengadakan pertemuan darurat pada Senin lalu dengan pemimpin protes untuk menyerukan ketenangan. Dalam pernyataannya, Ramaphosa mengakui keluhan inti para pengunjuk rasa, dengan mengatakan, “Rakyat Afrika Selatan menyuarakan kekhawatiran mendalam tentang imigrasi ilegal, pengelolaan perbatasan, dan tekanan terhadap layanan publik… Kekhawatiran ini nyata, dan layak untuk didengarkan.”
Namun, presiden tetap memberi batasan tegas terhadap perilaku melawan hukum. “Apa pun alasannya, main hakim sendiri adalah tindakan premanisme dan tidak punya tempat di negara demokrasi konstitusional kita,” jelasnya.
Terlepas dari peringatan itu, terjadi ketegangan yang muncuk di beberapa tempat. Di pemukiman Alexandra di Johannesburg, polisi mengonfirmasi satu orang tewas tertembak saat penjarahan toko kelontong tidak resmi milik warga asing. Pasukan tentara juga dikerahkan ke lingkungan Hillbrow di pusat kota Johannesburg setelah penembakan yang melukai dua orang, termasuk seorang remaja 17 tahun.
Sementara di kota pesisir Durban, ribuan pengunjuk rasa berbaris meneriakkan “Abahambe!” (“Mereka harus pergi!”). Pemimpin March and March, Jacinta Ngobese-Zuma, berpidato di hadapan massa dan memperingatkan unjuk rasa akan terus berlangsung setiap hari Kamis sampai pemerintah menerapkan kontrol perbatasan yang lebih ketat.
Berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International Afrika Selatan, mengutuk penargetan imigran tersebut. Mereka berargumen bahwa imigran dijadikan sebagai kambing hitam untuk untuk masalah sosial-ekonomi yang lebih dalam, seperti pengangguran tinggi dan sistem suaka yang tertunda.