Kelaparan untuk pertama kalinya telah dikonfirmasi di wilayah Jalur Gaza yang dilanda konflik, menurut otoritas internasional yang bertanggung jawab atas pemantauan ketahanan pangan.
Dalam laporan yang dirilis pada Jumat, Integrated Food Security Phase Classification (IPC) menyatakan memiliki “bukti yang masuk akal” bahwa kelaparan telah terjadi di Kegubernuran Gaza, sebuah wilayah administratif yang mencakup Kota Gaza, sejak 15 Agustus.
“Setelah 22 bulan konflik yang tak henti-hentinya, lebih dari setengah juta orang di Jalur Gaza menghadapi kondisi katastrofik yang dicirikan oleh kelaparan, kemelaratan, dan kematian,” ujar otoritas tersebut.
Sekitar 132.000 anak di bawah usia lima tahun diperkirakan akan menderita malnutrisi akut hingga Juni 2026—meningkat dua kali lipat dari perkiraan IPC bulan Mei—dengan 41.000 di antaranya dianggap sangat rentan.
IPC juga memproyeksikan bahwa kelaparan akan meluas ke dua kegubernuran pusat lainnya, Deir al-Balah dan Khan Younis, pada akhir September.
Kelaparan secara resmi dinyatakan ketika tiga kriteria terpenuhi: setidaknya 20% rumah tangga menghadapi kekurangan pangan ekstrem, setidaknya 30% anak menderita malnutrisi akut, dan setidaknya dua dewasa atau empat anak per 10.000 penduduk meninggal setiap hari akibat kelaparan atau kombinasi malnutrisi dan penyakit.
“Untuk mencegah hilangnya lebih banyak nyawa dan penyebaran kelaparan yang lebih luas, gencatan senjata segera dan penghentian konflik sangatlah kritis,” kata IPC.
Israel Tolak Laporan sebagai ‘Bias’
Kementerian Luar Negeri Israel menolak penilaian IPC dengan menyatakan, “Tidak ada kelaparan di Gaza.”
Otoritas Israel yang bertanggung jawab atas urusan di Wilayah Palestina, COGAT, juga secara tegas menolak laporan tersebut dengan menulis di X: “Laporan dan penilaian IPC sebelumnya berulang kali terbukti tidak akurat dan tidak mencerminkan realitas di lapangan.”
COGAT menuduh IPC “dengan sengaja” gagal mempertimbangkan dalam laporannya “data yang diberikan kepada penulisnya dalam pertemuan yang diadakan sebelum publikasi,” meskipun tidak merincikan sifat pasti dari data tersebut.
Kepala COGAT, Ghassan Alian, berkata: “Laporan IPC didasarkan pada sumber-sumber parsial dan tidak dapat diandalkan, banyak di antaranya berafiliasi dengan Hamas, dan secara terang-terangan mengabaikan fakta serta upaya kemanusiaan ekstensif yang dipimpin oleh Negara Israel dan mitra internasionalnya.”
“Alih-alih memberikan penilaian yang profesional, netral, dan bertanggung jawab, laporan ini mengadopsi pendekatan bias yang penuh dengan kelemahan metodologis yang parah, sehingga merusak kredibilitasnya dan kepercayaan yang dapat diberikan oleh komunitas internasional,” begitu kutipan pernyataanya.
Pasukan Israel saat ini sedang bergerak maju ke Kota Gaza setelah pemerintah menyetujui rencana untuk merebut metropolis berpenduduk sekitar 1 juta jiwa dalam upaya menghancurkan sisa-sisa kelompok ekstremis Palestina, Hamas.
Ofensif baru ini memicu kekhawatiran akan penderitaan lebih lanjut bagi penduduk sipil, yang sebagian besar telah kekurangan akses terhadap kebutuhan pokok termasuk makanan sejak Israel memberlakukan blokade bantuan hampir total di wilayah tersebut awal tahun ini.
Bulan lalu, Israel sebagian mencabut blokadenya, mengizinkan jumlah bantuan terbatas mengalir ke Jalur Gaza, meskipun organisasi bantuan mengatakan jumlahnya tidak cukup untuk mencegah kelaparan.
Empat Kelaparan di Seluruh Dunia dalam 15 Tahun Terakhir
Inisiatif IPC, yang didirikan pada tahun 2004, mencakup hampir dua lusin organisasi PBB dan bantuan. Lembaga ini mengklasifikasikan ketahanan pangan menurut lima tingkat, dengan kelaparan di tingkat lima sebagai yang paling parah.
Hingga saat ini, seluruh Jalur Gaza diklasifikasikan sebagai tingkat empat “darurat.”
Empat bencana kelaparan telah dikonfirmasi oleh IPC dalam 15 tahun terakhir: di Somalia pada 2011, di Sudan Selatan pada 2017 dan 2020, dan yang paling baru di Sudan pada 2024.
Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa klasifikasi pada Jumat itu menandai pertama kalinya kelaparan dinyatakan di sebuah negara Timur Tengah.