Penangkapan pemimpin Venezuela oleh AS menghadapi kritik keras dari kawan maupun lawan Amerika dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB.
Banyak negara anggota sepakat dengan AS bahwa Nicolás Maduro merupakan pemimpin yang tidak sah dan represif.
Namun, tak sedikit pula yang mengutuk aksi militer AS sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB, seraya menuntut transisi demokratis yang mencerminkan kehendak rakyat Venezuela.
Di antara sekutu AS, Prancis menjadi yang paling vokal. Wakil Dubes Jay Dharmadhikari menyatakan penangkapan Maduro oleh AS “bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan bertentangan dengan prinsip tidak penggunaan kekuatan”.
Ia menyampaikan kepada Dewan: “Maraknya pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional oleh negara-negara yang diberi tanggung jawab sebagai anggota tetap DK PBB mengikis fondasi tatanan internasional, melanggar prinsip-prinsip piagam, termasuk prinsip penghormatan terhadap kemerdekaan dan integritas teritorial negara, merusak pondasi PBB, dan melemahkan perdamaian serta keamanan internasional.”
Wakil Dubes PBB untuk Denmark, Sandra Jensen Landi, menyuarakan “keprihatinan mendalam” negaranya atas situasi yang berkembang dan berkata: “Perkembangan ini membentuk preseden berbahaya. Hukum internasional dan Piagam PBB… harus dihormati.”
Pernyataan Prancis dan Denmark ini menandai pengkritisan Eropa yang kian mengeras terhadap penangkapan Maduro, setelah sebelumnya banyak anggota UE bersikap mendua. Berbeda dengan itu, diplomat Inggris dan Yunani di PBB tidak mengutuk operasi militer AS.
Dubes Panama, Eloy Alfaro de Alba, mengungkapkan kekhawatiran atas rencana AS untuk bekerja dengan rezim yang ada, tanpa melibatkan oposisi atau mengadakan pemilu baru.
Ia berkata kepada Dewan: “Setiap upaya mendirikan pemerintahan permanen yang dipimpin oleh figur dari aparatus represif seperti Delcy Rodriguez akan menjadi kelanjutan sistem, bukan transisi yang sejati.”
Dubes Kolombia Leonor Zalabata Torres menyatakan tidak ada pembenaran untuk penggunaan kekuatan sepihak sebagai tindakan agresi: “Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.”
Dubes Rusia, Vassili Nebenzia, menuduh AS melakukan “perampokan internasional” serta “neo-kolonialisme dan imperialisme”.
Ia menyatakan tidak ada pembenaran untuk “dominasi AS melalui kekuatan” dan menuduh sekutu-sekutu AS hipokrit serta berstandar ganda karena gagal mengkritik Trump.
Kuasa Usaha China, Sun Lei, menyatakan Beijing “sangat terkejut dan mengutuk keras” apa yang disebutnya “tindakan sepihak, ilegal, dan perundungan oleh AS”.
Dalam pernyataan yang dibacakan atas namanya, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan ia tetap “sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati” selama aksi AS: “Kekuatan hukum haruslah yang berjaya.”
Sebaliknya, pelaksana tugas Dubes Inggris, James Kariuki, memberikan pernyataan sangat singkat, hanya menyebutkan Inggris ingin melihat “transisi yang aman dan damai menuju pemerintahan yang sah yang mencerminkan kehendak rakyat Venezuela”.
Ia menambahkan, tanpa spesifik, bahwa Inggris “menegaskan kembali komitmennya pada hukum internasional dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam piagam PBB”. Wakil Dubes Yunani, Ioannis Stamatekos, juga tidak mengutuk penyergapan Maduro oleh Trump, dan malah menyerukan “dialog dan diplomasi” untuk menyelesaikan krisis.
Di pihak AS, Duta Besar PBB Mike Waltz menyatakan penangkapan Maduro adalah operasi penegakan hukum terhadap pemimpin tidak sah yang bertanggung jawab atas perdagangan narkoba dan terorisme.
“Kita tidak bisa mengubah Venezuela menjadi pusat operasi bagi Iran, Hezbollah, geng-geng, agen intelijen Kuba, dan aktor jahat lain yang mengendalikan negara itu,” kata Waltz kepada Dewan. “Kita tidak bisa terus membiarkan cadangan energi terbesar di dunia berada di bawah kendali musuh-musuh AS.”
Bagi banyak negara Eropa, penangkapan Maduro menimbulkan dilema diplomatik yang sulit.
Sejumlah negara terbelah antara mempertahankan prinsip dasar piagam PBB bahwa negara tidak boleh melanggar kedaulatan satu sama lain, atau membuat keputusan pragmatis ala realpolitik untuk tidak memarahi AS yang dukungan dan keamanannya mereka andalkan, terutama untuk Ukraina.
Karenanya, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menolak menyatakan apakah serangan AS terhadap Venezuela melanggar hukum internasional. Ia hanya berkata bahwa “hukum internasional adalah kerangka, adalah jangkar atau tolok ukur yang kita gunakan untuk menilai tindakan semua pemerintah lain. Dan tentu saja, terserah AS untuk membenarkan tindakan yang telah diambilnya”.
Demikian pula, UE mengeluarkan pernyataan sendiri, menyebutkan bahwa “dalam segala keadaan, prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus ditegakkan” tanpa menyatakan apakah hal itu berlaku dalam kasus ini.
UE menganggap Maduro tidak sah dan perdagangan narkobanya sebagai “ancaman keamanan signifikan secara global”, namun blok itu tidak berkata apa pun tentang deklarasi Trump bahwa AS kini akan “mengelola” negara tersebut.
Kritik Prancis dan Denmark kini menempatkan mereka sejajar dengan Spanyol, yang sebelumnya merupakan satu-satunya negara Eropa yang menyuarakan keprihatinan, dengan PM Pedro Sanchez menyatakan pemerintahnya “tidak akan mengakui intervensi yang melanggar hukum internasional dan mendorong kawasan ke arah ketidakpastian dan kebeligerenan”.
Kesulitan bagi pemimpin Eropa lain, yang takut menyakiti perasaan Trump, adalah mereka riskan dituduh hipokrit oleh negara-negara lain.
Selama bertahun-tahun, kekuatan-kekuatan Eropa berargumen bahwa invasi Rusia ke Ukraina harus ditentang sebagian karena melanggar aturan internasional tentang integritas teritorial.
Banyak negara berkembang menolak argumen itu, mengutip petualangan militer Barat dari Vietnam hingga Irak. Kini, mereka akan menambahkan Venezuela ke dalam daftar itu.
Pertanyaannya adalah bagaimana respon Eropa dalam jangka panjang terhadap operasi militer AS di Venezuela. Akankah ini menjadi katalis bagi benua itu untuk mengambil tanggung jawab lebih besar atas keamanannya sendiri, menghadapi ketidakstabilan yang bersumber dari apa yang banyak dipandang sebagai sekutu yang tidak dapat diandalkan?
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk jelas berharap demikian, dengan menulis di media sosial: “Tidak ada yang akan menganggap serius Eropa yang lemah dan terpecah: baik musuh maupun sekutu. Hal itu sudah jelas sekarang.”
“Kita akhirnya harus percaya pada kekuatan kita sendiri, kita harus terus mempersenjatai diri, kita harus tetap bersatu seperti tidak pernah sebelumnya. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Jika tidak, kita tamat.”