Perjanjian sementara yang bertujuan mengakhiri konflik di timur DRC diperkirakan bakal ditandatangani resmi pada 27 Juni.
Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda telah menandatangani kesepakatan provisional untuk menghentikan pertikaian di wilayah timur DRC, menurut pernyataan bersama dari kedua negara serta Departemen Luar Negeri AS.
Perkembangan ini terjadi pada Rabu malam di Washington, DC, setelah “tiga hari dialog konstruktif terkait kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi,” bunyi pernyataan tersebut.
Rancangan perjanjian mencakup ketentuan soal isu-isu seperti pelucutan senjata, integrasi kelompok bersenjata non-negara, serta pemulangan pengungsi dan orang-orang yang mengungsi di dalam negeri.
Timur DRC telah dilanda konflik selama puluhan tahun, dengan berbagai kelompok bersenjata berebut akses terhadap sumber daya alam. Pertikaian di kawasan itu eskalasi pada Januari ketika kelompok pemberontak M23 yang didukung Rwanda merebut Goma, kota terbesar di wilayah kaya mineral tersebut. Beberapa minggu kemudian, kelompok itu menguasai kota strategis Bukavu. Rwanda menyangkal dukungan terhadap para pemberontak.
Ribuan orang tewas di wilayah itu dan ratusan ribu lainnya mengungsi sejak konflik makin memanas awal tahun ini.
Sejumlah pihak dalam konflik telah dituduh melakukan pelanggaran HAM.
Dalam laporan Mei lalu, Amnesty International menuduh M23 menyiksa dan membunuh warga sipil.
“Tindakan ini melanggar hukum humaniter internasional dan bisa dianggap sebagai kejahatan perang,” kata Amnesty saat itu.
Pada Senin, Volker Turk, Komisioner Tinggi HAM PBB, menyatakan bahwa pemberontak, pasukan DRC, dan kelompok bersenjata sekutu semuanya telah melakukan pelanggaran HAM.
Turk menyerukan semua pihak “untuk segera berkomitmen pada gencatan senjata, melanjutkan negosiasi, serta menghormati hukum humaniter dan HAM internasional.”
AS berharap dapat mengakhiri pertikaian sekaligus membuka investasi Barat senilai miliaran dolar di timur DRC, yang menyimpan cadangan mineral besar seperti kobalt, tembaga, emas, dan litium.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut tujuan ganda perdamaian dan investasi sebagai “win-win.”
Sebagai bagian dari upaya diplomatik, Massad Boulos, utusan AS untuk Afrika, mengunjungi DRC dan Rwanda pada April. Dalam kunjungannya, ia mendesak Kigali menghentikan dukungan bagi pemberontak M23.
Meski negara-negara Afrika telah menyepakati setidaknya enam gencatan senjata sejak 2021, tak satu pun bertahan lama.
Angola mengundurkan diri dari peran mediator pada Maret, dengan AS dan Qatar kini memimpin upaya perdamaian di timur DRC.
Rancangan perjanjian rencananya akan ditandatangani secara resmi pada 27 Juni oleh menteri dari DRC dan Rwanda di hadapan Rubio.