BOGOTA, Kolombia (AP) — Presiden Kolombia Gustavo Petro memicu kembali kontroversi perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun dengan Peru pada Selasa, ketika ia menuduh Peru telah menganeksasi sepenuhnya Pulau Santa Rosa di Amazon. Pulau ini selama ini dikelola Peru, namun status hukumnya masih diperdebatkan.
Peru bersikukuh bahwa mereka pemilik sah Pulau Santa Rosa berdasarkan perjanjian yang dibuat sekitar seabad lalu. Namun, Kolombia membantah klaim tersebut karena pulau itu belum muncul dari sungai pada saat perjanjian itu ditandatangani.
Dalam pesannya di X, Petro menyatakan bahwa Peru bertindak "secara sepihak" pada Juni lalu ketika kongres mereka mengesahkan undang-undang yang mengubah status hukum Santa Rosa menjadi sebuah distrik di Provinsi Loreto, Peru.
Pulau ini berhadapan langsung dengan Leticia, kota Kolombia dengan populasi sekitar 60.000 orang yang terletak di salah satu wilayah Amazon yang paling terjaga. Banyak turis memanfaatkannya sebagai titik awal untuk menjelajahi hutan hujan terbesar di dunia.
"Pemerintah Peru baru saja mengklaimnya melalui undang-undang," tulis Petro di X, menambahkan bahwa tindakan Peru dapat menghalangi akses Leticia ke Sungai Amazon. "Pemerintah kami akan menggunakan diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan nasional."
Dalam pesannya, Petro menjelaskan alasan dia akan menggelar perayaan di Leticia pada Kamis untuk memperingati salah satu hari libur nasional yang mengenang kemerdekaan Kolombia dari Spanyol. Biasanya, pemerintah Kolombia merayakan hari libur 7 Agustus di Provinsi Boyaca, tetapi saat ini para petani memblokir jalan di wilayah tersebut sebagai protes atas regulasi lingkungan yang melarang pertanian di daerah dataran tinggi.
Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh kedua negara pada 1922 dan 1929 memberikan kontrol atas Santa Rosa dan pulau-pulau kecil sekitarnya kepada Peru.
"Peru mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional dan perjanjian bilateral yang sah," bunyi pernyataan tersebut.
Sementara itu, Kolombia berargumen bahwa perjanjian itu tidak dapat menentukan kepemilikan Santa Rosa karena pada 1920-an pulau tersebut belum muncul dari sungai. Sebaliknya, Kolombia menyatakan bahwa perjanjian tersebut menetapkan batas antara kedua negara harus mengikuti titik terdalam di dasar sungai.
Seperti banyak sungai lainnya, Amazon perlahan berubah alirannya seiring waktu, dan erosi atau perubahan iklim dapat menciptakan atau menenggelamkan pulau.
Kementerian Luar Negeri Kolombia pada Selasa menegaskan bahwa selama bertahun-tahun mereka telah mendorong pembentukan komisi bilateral untuk menentukan kepemilikan pulau-pulau yang muncul antara kedua negara dalam seabad terakhir.
Pulau ini sebagian besar terdiri dari hutan, lahan pertanian, dan sebuah desa kecil bernama Santa Rosa de Yavari, yang penduduknya kurang dari 1.000 orang menurut sensus terakhir Peru.
Sebelumnya, Santa Rosa diklasifikasikan sebagai komunitas dalam Distrik Yavari, Provinsi Loreto. Namun, pada Juni lalu, kongres Peru memutuskan untuk mengubahnya menjadi distrik sendiri, langkah yang dapat mempermudah alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan, serta memungkinkan desa tersebut memungut pajak properti.
"Kami memiliki ekonomi beragam yang bergantung pada perdagangan dan pariwisata," ujar Wali Kota Santa Rosa, Jack Yovera, kepada jaringan RPP Peru saat undang-undang tersebut masih dibahas.
"Tapi banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi," kata Yovera, yang menceritakan bahwa dia harus bersekolah di Leticia, Kolombia, karena tidak ada SMA yang layak di Santa Rosa.
Sengketa perbatasan ini juga muncul musim panas lalu, ketika pejabat Kementerian Luar Negeri Kolombia menghadiri pertemuan antara pemimpin politik Leticia dan Santa Rosa dan menyatakan bahwa Peru telah "secara tidak sah" menduduki pulau tersebut.
Yovera meninggalkan pertemuan itu sebagai bentuk protes.
Kemudian, Kemenlu Kolombia mengeluarkan pernyataan yang menyatakan "menyesalkan" insiden itu dan menekankan bahwa status Pulau Santa Rosa harus didiskusikan hanya oleh pejabat tinggi kedua pemerintah.