Negara-negara seperti Prancis, Kenya, Barbados, dan Spanyol meluncurkan koalisi pada Senin untuk mendorong pajak bagi penumpang udara kaya guna membantu negara-negara miskin menghadapi perubahan iklim, menurut kepresidenan Prancis.
Koalisi ini, yang juga melibatkan Somalia, Benin, Sierra Leone, serta Antigua dan Barbuda, mengatakan akan berupaya memperbanyak negara yang mengenakan pajak tiket pesawat, termasuk untuk penerbangan kelas bisnis dan jet pribadi.
Industri penerbangan merupakan sumber utama emisi polusi yang memperparah pemanasan global, dengan dampak terburuknya dirasakan oleh negara berkembang rentan yang paling sedikit berkontribusi.
Menjelang KTT iklim PBB di Brasil bulan November, kepresidenan Prancis menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kelompok ini akan berupaya agar sektor aviasi lebih berkontribusi dalam pendanaan adaptasi iklim.
Tujuannya adalah mengalokasikan sebagian hasil pajak untuk “investasi yang tangguh dan transisi adil” serta membantu negara miskin meningkatkan pendapatan domestik—faktor kunci bagi pembangunan, tambah pernyataan tersebut.
Prancis, Kenya, dan Barbados sebelumnya telah mengadvokasi “pajak solidaritas” semacam ini untuk menggalang dana aksi iklim, termasuk usulan pajak bagi sektor pelayaran, bahan bakar fosil, plastik, dan kripto.
Kelompok ini memperkirakan pajak penerbangan bisa menghasilkan hingga 187 miliar euro (220 miliar dolar) jika diterapkan secara menyeluruh.
Greenpeace menyambut “langkah penting” untuk mengumpulkan lebih banyak dana dari “moda perjalanan paling elitis dan polutif” yang selama ini “kurang dikenai pajak”.
“Aksi berani dan kolaboratif yang membuat pencemar membayar bukan hanya adil—tapi juga penting,” ujar Rebecca Newsom, pimpinan politik global Greenpeace, dalam pernyataan.
Pengumuman ini disampaikan saat konferensi pembangunan PBB di Spanyol yang bertujuan memberikan dorongan baru bagi sektor yang terimbas pemotongan besar-besaran bantuan luar negeri—dampaknya dirasakan oleh negara miskin dalam melawan perubahan iklim.
Negara-negara kaya yang secara historis paling berkontribusi pada perubahan iklim wajib memberikan pendanaan untuk membantu negara miskin beradaptasi, sesuai Perjanjian Paris 2015.
vab/imm/jhb