Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penempatan 2.000 anggota Garda Nasional ke Los Angeles County untuk meredakan protes terhadap penggerebekan imigrasi terkoordinasi, melewati otoritas Gubernur California.
Perkembangan luar biasa ini terjadi pada Sabtu, hari kedua protes, di tengah bentrokan antara aparat penegak hukum dan demonstran di kota tersebut.
Departemen Kepolisian Los Angeles menyatakan bahwa unjuk rasa pada Sabtu berlangsung damai dan "hari berakhir tanpa insiden". Namun, di dua kota sebelah selatan Los Angeles, Compton dan Paramount, terjadi pertempuran jalanan antara pengunjuk rasa dan polisi yang menggunakan gas air mata dan granat setrum untuk membubarkan kerumunan.
Otoritas lokal tidak meminta bantuan federal. Sebaliknya, Gubernur California Gavin Newsom menyebut keputusan Trump mengerahkan Garda Nasional sebagai "sengaja provokatif".
Dia menuduh pemerintahan Trump memerintahkan penempatan tersebut "bukan karena kekurangan penegak hukum, tetapi karena mereka ingin membuat tontonan".
Bagaimana semuanya bermula?
Semua dimulai pada Jumat, ketika petugas penegak hukum dengan perlengkapan anti huru-hara turun ke Los Angeles dan menangkapi buruh harian di sebuah toko material bangunan.
Penggerebekan ini, bagian dari operasi bergaya militer, menandai peningkatan penggunaan kekuatan oleh pemerintahan Trump dalam penindakan terhadap imigran tanpa dokumen. Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah pengadilan, menurut sejumlah pengamat hukum dan American Civil Liberties Union.
Departemen Keamanan Dalam Negeri menyatakan lebih dari 100 imigran tanpa dokumen telah ditangkap dalam dua hari penggerebekan di seluruh California Selatan.
Setelah kabar penyergapan imigrasi menyebar di Los Angeles Selatan, warga turun ke jalan menunjukkan kemarahan, dan penindakan polisi pun menyusul.
Apa itu Garda Nasional?
Ini terdiri dari tentara paruh waktu yang bisa digunakan di tingkat negara bagian dan federal. Di bawah otoritas gubernur negara bagian, Garda Nasional dapat dikerahkan untuk menangani darurat seperti pandemi COVID, badai, dan bencana alam lainnya. Mereka juga bisa digunakan untuk mengatasi kerusuhan sosial ketika polisi lokal kewalahan.
Selama perang atau darurat nasional, pemerintah federal bisa memerintahkan penugasan militer—yaitu saat Garda Nasional difederalisasikan dan berada di bawah kendali presiden.
Bisakah presiden mengerahkan Garda Nasional di sebuah negara bagian?
Presiden bisa memfederalisasikan atau mengambil alih kendali Garda Nasional dalam kasus-kasus tertentu.
Mekanisme hukum utama yang bisa digunakan presiden untuk mengirim pasukan militer adalah Insurrection Act untuk menindak pemberontakan, kerusuhan, dan kekacauan sipil dalam negeri. Jika kondisi tertentu terpenuhi, presiden bisa mengirim Garda Nasional tanpa persetujuan gubernur, meski hal itu langka dan sensitif secara politik.
Setelah pecahnya protes di Los Angeles, Trump tidak menggunakan Insurrection Act, melainkan pasal khusus dari Kode AS tentang Angkatan Bersenjata. Disebutkan bahwa Garda Nasional bisa ditempatkan di bawah komando federal ketika "ada pemberontakan atau ancaman pemberontakan terhadap otoritas" AS.
Tapi hukum itu juga menyatakan "perintah untuk tujuan ini harus dikeluarkan melalui gubernur" negara bagian, membuatnya tidak jelas apakah Trump punya wewenang hukum untuk melewati Newsom.
Perintah Trump untuk mengerahkan pasukan menyatakan bahwa "protes atau aksi kekerasan" yang menghalangi pelaksanaan hukum akan "dianggap sebagai bentuk pemberontakan" terhadap pemerintah.
Menurut Robert Patillo, pengacara HAM, perintah Trump kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum.
"Biasanya, pasukan federal dikerahkan di dalam negara bagian atas undangan gubernur," katanya kepada Al Jazeera, merujuk pada kerusuhan Los Angeles 1992 yang ditindak oleh pasukan federal atas undangan Gubernur California saat itu, Pete Wilson.
"Tapi jika gubernur seperti Gavin Newsom tidak meminta pasukan federal datang, dan pasukan ini masuk tanpa persetujuannya, maka akan ada keberatan… dan ini harus dibawa ke Mahkamah Agung untuk menentukan siapa yang punya hak legal mengerahkan pasukan," ujar Patillo.
Apakah ini pertama kali Trump mengaktifkan Garda Nasional?
Pada 2020, Trump mengancam akan menggunakan Insurrection Act untuk menanggapi protes setelah pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis. Menteri Pertahanan saat itu, Mark Esper, menolak, menyatakan pasukan aktif dalam peran penegak hukum hanya digunakan dalam situasi paling mendesak.
Akhirnya, Trump tidak menggunakan Insurrection Act dan meminta gubernur beberapa negara bagian mengerahkan Garda Nasional ke Washington, DC. Yang menolak diizinkan untuk tidak mengirim pasukan.
Tapi kali ini, Trump telah memberi sinyal ketidakinginannya untuk menahan diri dalam memanggil pasukan. Saat kampanye 2023, dia berkata kepada pendukung di Iowa bahwa dia tidak akan menunggu permintaan gubernur seperti di masa jabatan pertamanya.
"Lain kali, aku tak akan menunggu," ucapnya.