Kepala jaksa Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah sementara mundur sampai penyelidikan pelecehan seksual terhadapnya selesai. Karim Khan akan cuti sampai akhir penyelidikan eksternal, yang dimulai akhir tahun lalu, dan jaksa deputinya akan menjalankan kantor dalam ketidakhadirannya, demikian pernyataan ICC. Laporan media sebelumnya mengutip dokumen yang menyinggung tuduhan terhadap Pak Khan, yang dipahami mencakup sentuhan seksual tanpa persetujuan dan “penyalahgunaan”. Pak Khan telah membantah tuduhan tersebut, yang dilaporkan kepada badan pengatur pengadilan pada bulan Oktober. Pengacaranya mengatakan bahwa dia tidak bermaksud mundur. Beberapa organisasi dan anggota staf ICC sebelumnya telah meminta agar Pak Khan mundur selama penyelidikan. Tidak diketahui kapan penyelidikan eksternal – yang dipimpin oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB – akan berakhir. Seorang sumber anonim mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Pak Khan berbicara dengan penyelidik PBB minggu lalu untuk wawancara terakhir sebagai bagian dari proses itu. Reuters melaporkan bahwa mereka telah melihat surat yang dikirimkan Pak Khan kepada stafnya yang mengkonfirmasi cuti sementaranya, dan di mana jaksa itu mengatakan bahwa posisinya tetap dipantau secara konstan. “Keputusan saya didorong oleh komitmen yang mendalam dan teguh terhadap kredibilitas Kantor dan Pengadilan kami, dan untuk menjaga integritas proses dan keadilan bagi semua yang terlibat,” katanya seperti dilaporkan dalam surat itu. Dalam pernyataan tertulis, pengacara Pak Khan menolak semua tuduhan kesalahan, mengatakan bahwa dia mengambil cuti karena perhatian media terhadap masalah itu memengaruhi kemampuannya untuk fokus dengan baik pada pekerjaannya. Mereka menambahkan: “Klien kami tetap sebagai jaksa, tidak mundur dan tidak bermaksud melakukannya.” Tak lama setelah tuduhan itu terungkap tahun lalu, Pak Khan meminta mekanisme pengawasan independen ICC, Mekanisme Pengawasan Independen (IOM), untuk melakukan penyelidikan internal terhadap klaim-klaim itu. Badan pengatur pengadilan kemudian memutuskan untuk mengejarnya secara eksternal untuk “memastikan proses yang sepenuhnya independen, tidak memihak, dan adil,” kata presiden badannya. Penyelidikan ini terjadi selama pemeriksaan intensif terhadap ICC dan Pak Khan setelah permintaannya untuk surat penangkapan terkait perang Israel-Hamas – termasuk untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Israel bukan anggota ICC dan pemerintahnya, bersama dengan Netanyahu, menolak keras tuduhan tersebut. Pada bulan Februari tahun ini, Presiden AS Donald Trump memberlakukan sanksi terhadap pejabat-pejabat ICC ketika Netanyahu mengunjungi Washington DC. ICC mengatakan bahwa sanksi AS telah mengancam pengadilan itu sendiri dan meminta negara-negara anggotanya dan masyarakat sipil global untuk “bersatu untuk keadilan dan hak asasi manusia yang mendasar”.