Sebagai seorang jurnalis dengan pengalaman, Haloti Kailahi, presiden Dewan Kepulauan Pasifik Wilayah Utara, mengatakan bahwa jumlah dokumen yang luar biasa, batas waktu kerja empat tahun, dan isolasi berkelanjutan dari anggota keluarga (yang tidak memenuhi syarat untuk datang bersama pekerja) adalah “hambatan besar” yang bertentangan dengan kebutuhan mendesak daerah terpencil akan keterampilan dan retensi karyawan.
Pada akhirnya, Mr. Kailahi mengatakan, kebijakan migrasi telah merusak tujuan ketenagakerjaan dan merusak kekuatan kerja Pasifik yang sangat mampu secara budaya. “Saya peduli pada komunitas terpencil,” katanya. “Turnover orang yang datang dari luar negeri sangat mengerikan. Anda melihat orang dari Kepulauan Pasifik, mereka adalah pasangan yang sempurna – tetapi mereka ditakdirkan untuk gagal.”
Pengkategorian pekerja PALM sebagai pekerja berketerampilan rendah gagal mempertimbangkan keterampilan lintas budaya dan multibahasa yang jauh lebih unggul, yang sangat dibutuhkan di lokasi terpencil, terutama komunitas Pribumi, kata Mr. Kailahi. Ini, katanya, adalah hasil dari kebijakan migrasi yang berasal dari “gelembung Canberra,” bukan dari daerah yang telah menerima pekerja migran.
Singkatnya, katanya, baik kebutuhan komunitas maupun kebutuhan para migran sering diabaikan.
Bagi Sinuti Leafu Moli, 35 tahun, seorang pekerja PALM yang berbasis di Alice Springs, alasan meninggalkan orang tuanya, pasangan, dan lima anak di Samoa adalah semata-mata ekonomi: “Di rumah, tidak peduli seberapa baik pekerjaan Anda, atau posisi Anda, uang adalah masalah.”
Dia datang ke Wilayah Utara pada tahun 2021 untuk bekerja di hotel Double Tree Hilton, di mana dia cepat naik pangkat dari pelayan makanan dan minuman menjadi manajer pembelian dan keuangan. Meskipun pekerjaannya bagus, Ms. Moli mengatakan, dia sangat merindukan rumah dan sering merasa kesepian dan takut tinggal begitu jauh dari keluarganya.