Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa telah menandatangani undang-undang kontroversial yang mewajibkan semua pengemudi membeli lisensi radio sebelum memperoleh asuransi kendaraan.
Sebagian pengemudi memprotes karena kini mereka harus membayar $92 (sekitar Rp1,4 juta) per tahun hanya untuk mendengarkan radio di mobil.
Kebijakan ini bagian dari upaya memperluas sumber pendapatan untuk penyiar negara. Namun, kritikus menilai biaya lisensi terlalu tinggi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Tokoh oposisi Nelson Chamisa menyebut undang-undang ini "terlalu drakonian, anti-rakyat, dan benar-benar tak berperasaan".
Sementara itu, pejabat tinggi Kementerian Informasi Nick Mangwana membela kebijakan ini di media sosial, menyatakan hukum baru "perlu" dan "adil".
Menurut media lokal, ada sekitar 1,2 juta mobil terdaftar di Zimbabwe, tapi hanya 800.000 yang membayar asuransi.
Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) yang merugi bergantung pada pendapatan dari lisensi dan bantuan pemerintah, serta iklan. Namun, mereka kesulitan memaksa warga membayar lisensi TV dan radio.
Kritikus mendesak penghapusan biaya lisensi, menuduh ZBC berpihak pada partai berkuasa Zanu-PF. Oposisi juga mengeluh soal liputan tidak adil, terutama selama pemilu—tuduhan yang dibantah ZBC.
Berdasarkan amendemen UU Penyiaran, semua pengemudi wajib membayar lisensi radio sebelum memperpanjang asuransi atau mengurus izin dari Otoritas Jalan Nasional Zimbabwe (Zinara). Biayanya $23 per kuartal atau $92 setahun.
Meski ZBC bisa memberi pengecualian—misalnya untuk turis—amendemen ini bertutjuan menutup celah hukum dan meningkatkan kepatuhan.
Perusahaan asuransi dilarang menjual produk kepada pengemudi tanpa lisensi radio ZBC, kecuali mereka memiliki sertifikat pengecualian atau mobilnya tidak punya radio.
Namun, hukum ini dikritik keras oleh pengemudi dan kelompok oposisi yang menyebutnya beban baru bagi wajib pajak.
"Rakyat semakin miskin di segala sisi, mengapa kepemimpinan negara ini begitu tak peduli dan kejam?" tulis Chamisa di X.
Seorang pengguna X lain menyebut kebijakan ini "serangan tak adil bagi pengemudi".