Pemerintahan minoritas sayap kiri Perdana Menteri Pedro Sánchez di Spanyol kehilangan salah satu sekutunya di parlemen, yang membahayakan masa depan administrasinya.
Partai Junts pimpinan separatis Catalonia, Carles Puigdemont, memutuskan untuk membatalkan pakta dukungannya terhadap Partai Sosialis (PSOE) milik Sánchez, demikian konfirmasi Junts kepada dpa pada Senin.
Dewan partai yang beranggotakan 50 orang mencapai keputusan ini secara aklamasi dalam sebuah pertemuan di Perpignan, Prancis, menurut laporan stasiun TV negara RTVE dan sejumlah media lainnya.
Pertemuan dewan dilakukan di Prancis, bukan Spanyol, karena masih adanya surat perintah penangkapan yang berlaku untuk beberapa anggota, termasuk Puigdemont sendiri.
Basis partai masih harus menyetujui pemutusan hubungan dengan pemerintah ini. Akan tetapi, voting yang dijadwalkan pada Rabu dan Kamis ini kemungkinan besar akan mengukuhkan keputusan tersebut.
Tanpa dukungan suara dari tujuh anggota parlemen Junts di Madrid, pemerintah sayap kiri tidak akan lagi memiliki mayoritas untuk mengesahkan undang-undang, meskipun memperoleh dukungan dari partai-partai kecil lainnya.
Menurut para ahli, Sánchez—yang telah berkuasa sejak 2018—juga berpotensi menghadapi mosi tidak percaya. Kemungkinan lain adalah ia dapat menggelar pemilu baru.
Terdapat beberapa alasan di balik pemutusan hubungan kaum Catalan dengan perdana menteri, termasuk satu hal yang memiliki kaitan dengan Jerman.
Sánchez sebelumnya telah berjanji kepada Puigdemont bahwa ia akan berkampanye agar bahasa Catalan diakui sebagai bahasa resmi Uni Eropa. Namun, rencana ini sejauh ini menemui kegagalan akibat oposisi dari Jerman di Brussel.
Satu lagi pokok perselisihan adalah implementasi undang-undang amnesti bagi para separatis Catalan. Kendati beberapa politisi dalam pengasingan dapat kembali ke Spanyol tanpa halangan setelah undang-undang itu efektif tahun lalu, para hakim belum juga mencabut surat perintah penangkapan untuk Puigdemont dan beberapa orang lainnya.
Mantlan presiden regional berusia 62 tahun itu telah hidup di pengasingan sejak referendum kemerdekaan yang diinisiasinya pada tahun 2017.